Vista Nusantara

Kategori: Ekonomi

  • Rizki Adam Siap Angkat Koperasi Indonesia di Digital Economy Summit Asia 2025

    Rizki Adam Siap Angkat Koperasi Indonesia di Digital Economy Summit Asia 2025

    Singapura, Vista Nusantara – Koperasi Indonesia kembali menorehkan kiprah di level internasional. Ketua Umum Koperasi Multi Pihak Aset Digital Nusantara Garuda (KMP ADNG), Assoc. Prof. Adv. Capt. Rizki Adam, Ph.D., dipastikan menjadi salah satu pembicara pada ajang prestisius Digital Economy Summit Asia (DESA) 2025) yang digelar di Marina Bay Sands, Singapura, pada 11 September 2025.

    Forum yang digagas oleh Singapore Digital Chamber of Commerce (SGDCC) ini akan mempertemukan lebih dari 250 pemimpin bisnis dunia. Dengan tema besar “Championing Sustainable Digital Transformation”, pembahasan akan berfokus pada digitalisasi berkelanjutan, pengembangan kecerdasan buatan, dan strategi membangun ekonomi yang inklusif.

    Rizki menyebut kehadirannya di DESA 2025 bukan hanya sebuah kebanggaan, melainkan misi strategis. “Partisipasi KMP ADNG menjadi bukti bahwa koperasi Indonesia siap mengambil peran penting dalam percaturan ekonomi digital global,” tegasnya.

    Ia juga menitipkan harapan besar dari Singapura. “Semoga momentum ini dapat memperkuat ekosistem digital Indonesia, hingga mampu menyaingi Singapura dalam penyelenggaraan event maupun implementasi teknologi digital. Kepada pelaku UMKM, praktisi IT, dan influencer, teruslah belajar dan manfaatkan teknologi untuk menggerakkan ekonomi bangsa,” pesan Rizki.

    Partisipasi ini menandai langkah nyata koperasi Indonesia untuk tidak hanya beradaptasi, tetapi juga turut menentukan arah transformasi digital di Asia.***

  • Sosialisasi LPG 3 Kg, Antisipasi Konflik dan Stabilitas Distribusi di Jawa Barat

    Sosialisasi LPG 3 Kg, Antisipasi Konflik dan Stabilitas Distribusi di Jawa Barat

    VISTA NUSANTARA – Direktorat Intelijen Keamanan (Intelkam) Polda Jawa Barat melalui Subdit Ekonomi menggelar sosialisasi bersama Ketua Koperasi Pengusaha Nasional Minyak dan Gas Bumi (Kopana Migas) wilayah Bandung Raya serta para agen dan pangkalan LPG 3 Kg. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan mencegah potensi konflik di masyarakat terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah mengenai distribusi LPG 3 Kg subsidi, khususnya peralihan dari pengecer menjadi sub pangkalan.

    Dipimpin oleh Kanit 4 Subdit Ekonomi Direktorat Intelkam Polda Jawa Barat, Kompol Dongor Panjaitan, S.E., kegiatan ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai regulasi yang masih dalam tahap pembahasan di tingkat pemerintah pusat. Dalam pertemuan tersebut, para pemangku kepentingan di sektor distribusi LPG 3 Kg mendapatkan wawasan terkait kebijakan yang akan diterapkan dan langkah-langkah strategis dalam menjaga ketersediaan serta kelancaran distribusi gas bersubsidi ini.

    Ketua Kopana Migas, H. Opik, yang hadir dalam kegiatan ini di kantor Kopana Migas di Jl. Parakan Wangi No.11, Batununggal, Kota Bandung, menyampaikan bahwa wilayah Jawa Barat menaungi lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Saat ini, terdapat 90 agen LPG 3 Kg dan sekitar 2.425 pangkalan yang beroperasi di wilayah tersebut. Semua agen LPG 3 Kg mendapatkan pasokan langsung dari PT Pertamina melalui Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang telah ditunjuk.

    Lebih lanjut, H. Opik menegaskan bahwa Hiswana Migas sebagai mitra resmi Pertamina memiliki peran penting dalam memantau operasional distribusi LPG 3 Kg agar tetap sesuai regulasi. Selain itu, Hiswana Migas juga turut mendukung program pemerintah dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, seperti pertalite dan solar, melalui sistem barcode kendaraan roda empat (R4) dan roda dua (R2).

    Sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi potensi kelangkaan LPG 3 Kg, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, pihak terkait memastikan akan menyalurkan tambahan kuota sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga akan menambah pasokan BBM guna menghindari kelangkaan yang dapat berdampak pada kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami kebijakan terbaru dan berperan aktif dalam menjaga kelancaran distribusi serta kestabilan harga LPG 3 Kg subsidi di wilayah Jawa Barat.

     

    (Red)