Vista Nusantara

?>

Kategori: politik

  • Kontroversi Alih Fungsi RTH Tantangan Haru Suandaru di Pilkada Bandung 2024

    BANDUNG, VISTA NUSANTARA — Kasus yang melibatkan Haru Suandaru, calon Wali Kota Bandung 2024 sekaligus Ketua DPW PKS Jawa Barat, kembali menjadi perhatian publik. Polemik ini bermula pada tahun 2021, saat muncul isu terkait alih fungsi lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung.  

    Proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan gedung parkir di kawasan Taman Lansia, Jl. Merdeka, Bandung. Sejumlah pihak menilai proyek ini mengurangi luas RTH yang seharusnya dilindungi. Kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan komitmen Pemerintah Kota Bandung yang selama ini mendukung pelestarian lingkungan dan memperluas ruang terbuka hijau sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup warganya. 

    Dugaan alih fungsi ruang terbuka hijau untuk infrastruktur non-RTH, seperti gedung parkir, menimbulkan kritik tajam. Aktivis lingkungan dan masyarakat menyoroti bahwa tindakan ini bertentangan dengan tujuan utama RTH untuk menjaga ekosistem kota dan memberikan manfaat lingkungan bagi warga.  

    Penolakan dari masyarakat dan organisasi lingkungan bermunculan. Mereka menilai pengurangan RTH akan memperburuk kualitas udara, mengurangi ruang publik, dan berdampak negatif pada keseimbangan ekosistem perkotaan.  

    Sebagai Ketua DPW PKS Jawa Barat saat itu, Haru Suandaru menjadi pusat perhatian. Meski demikian, ia membantah keterlibatan langsung dalam keputusan atau tindakan yang dinilai melanggar aturan tersebut. Ia menyatakan bahwa kebijakan terkait proyek tersebut berada di luar wewenangnya dan menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan.  

    Meski kasus ini terjadi beberapa tahun lalu, isu tersebut berpotensi memengaruhi citra Haru Suandaru dalam pencalonannya sebagai Wali Kota Bandung pada 2024. Perdebatan tentang keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan tetap menjadi salah satu tantangan utama bagi pemimpin kota ini.***

  • Rekam Jejak Dandan Riza Wardana di Tengah Perebutan Kursi Wali Kota Bandung

    BANDUNG, VISTA NUSANTARA — Dandan Riza Wardana, calon Wali Kota Bandung 2024 dengan nomor urut 1, kembali mencuri perhatian publik. Namanya tak hanya dikenal karena kampanye yang gencar mengusung transparansi dan reformasi, tetapi juga karena kontroversi yang menyelimuti perjalanan kariernya di masa lalu.  


    Saat menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Dandan sempat tersandung kasus hukum yang mengejutkan: dugaan pungutan liar (pungli). Kasus ini mencoreng reputasinya sebagai pejabat publik yang seharusnya menjunjung tinggi integritas. Akibatnya, Wali Kota Bandung kala itu, Ridwan Kamil, mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan Dandan dari jabatannya.  

    Langkah ini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Sebagian besar mengapresiasi sikap Ridwan Kamil yang cepat dalam merespons isu tersebut, sementara yang lain mempertanyakan komitmen integritas Dandan di masa depan. “Ini langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, saat mengumumkan keputusan tersebut.  

    Kini, di tengah persaingan menuju kursi Wali Kota Bandung, Dandan dihadapkan pada tantangan besar: membangun kembali kepercayaan publik. Pendukungnya menilai masa lalu adalah pelajaran berharga yang membentuk dirinya menjadi pemimpin yang lebih baik. “Pak Dandan telah berubah dan berkomitmen untuk membawa Bandung ke arah yang lebih baik,” ungkap salah satu pendukung setianya.  

    Namun, suara skeptis tetap menggema. Bagi banyak masyarakat, rekam jejak seorang pemimpin adalah cerminan dari integritasnya di masa depan. “Warga Bandung perlu melihat konsistensi antara visi-misi dan tindakan nyata. Sejarah menciptakan persepsi yang sulit diabaikan,” ujar seorang pengamat politik dari Universitas Padjadjaran.  

    Dandan sendiri mengklaim bahwa dirinya telah belajar dari masa lalu dan siap membawa perubahan. Kampanyenya kini sarat dengan janji transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang bersih. Meski begitu, pertanyaan besar tetap ada: apakah masyarakat Bandung dapat mempercayai seorang pemimpin yang pernah terjerat kasus pungli untuk membawa perubahan besar bagi kotanya?  

    Dalam dinamika politik yang semakin memanas, semua mata tertuju pada Dandan Riza Wardana. Akankah dia berhasil mengatasi skeptisisme dan memenangi hati warga Bandung, atau justru masa lalunya menjadi batu sandungan yang sulit dilewati? Waktu dan suara rakyat yang akan menjawab.***

  • Dandan Riza Wardana, Antara Harapan Baru dan Bayang-Bayang Masa Lalu

    BANDUNG, VISTA NUSANTARA — Dandan Riza Wardana, calon Wali Kota Bandung 2024 dengan nomor urut 1, kembali mencuri perhatian publik. Namanya tak hanya dikenal karena kampanye yang gencar mengusung transparansi dan reformasi, tetapi juga karena kontroversi yang menyelimuti perjalanan kariernya di masa lalu.  


    Saat menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Dandan sempat tersandung kasus hukum yang mengejutkan: dugaan pungutan liar (pungli). Kasus ini mencoreng reputasinya sebagai pejabat publik yang seharusnya menjunjung tinggi integritas. Akibatnya, Wali Kota Bandung kala itu, Ridwan Kamil, mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan Dandan dari jabatannya.  

    Langkah ini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Sebagian besar mengapresiasi sikap Ridwan Kamil yang cepat dalam merespons isu tersebut, sementara yang lain mempertanyakan komitmen integritas Dandan di masa depan. “Ini langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, saat mengumumkan keputusan tersebut.  

    Kini, di tengah persaingan menuju kursi Wali Kota Bandung, Dandan dihadapkan pada tantangan besar: membangun kembali kepercayaan publik. Pendukungnya menilai masa lalu adalah pelajaran berharga yang membentuk dirinya menjadi pemimpin yang lebih baik. “Pak Dandan telah berubah dan berkomitmen untuk membawa Bandung ke arah yang lebih baik,” ungkap salah satu pendukung setianya.  

    Namun, suara skeptis tetap menggema. Bagi banyak masyarakat, rekam jejak seorang pemimpin adalah cerminan dari integritasnya di masa depan. “Warga Bandung perlu melihat konsistensi antara visi-misi dan tindakan nyata. Sejarah menciptakan persepsi yang sulit diabaikan,” ujar seorang pengamat politik dari Universitas Padjadjaran.  

    Dandan sendiri mengklaim bahwa dirinya telah belajar dari masa lalu dan siap membawa perubahan. Kampanyenya kini sarat dengan janji transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang bersih. Meski begitu, pertanyaan besar tetap ada: apakah masyarakat Bandung dapat mempercayai seorang pemimpin yang pernah terjerat kasus pungli untuk membawa perubahan besar bagi kotanya?  

    Dalam dinamika politik yang semakin memanas, semua mata tertuju pada Dandan Riza Wardana. Akankah dia berhasil mengatasi skeptisisme dan memenangi hati warga Bandung, atau justru masa lalunya menjadi batu sandungan yang sulit dilewati? Waktu dan suara rakyat yang akan menjawab.***

  • Mantan Terpidana Korupsi, Layakkah Dandan Pimpin Kota Bandung?

    BANDUNG, VISTA NUSANTARA — Nama Dandan Riza Wardana kembali menjadi perbincangan hangat setelah ia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bandung dalam Pilkada serentak 2024. Langkah politik ini tidak hanya menunjukkan ambisinya untuk memimpin kota, tetapi juga menghidupkan kembali ingatan publik akan catatan kelam yang pernah menjeratnya.
    Pada Januari 2017, Dandan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Polrestabes Bandung. Ia diduga menerima suap melalui bawahannya untuk mempermudah proses perizinan usaha. Kasus ini mengguncang kariernya di pemerintahan, terlebih setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan Dandan bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 
    Putusan pengadilan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta atau subsider satu bulan kurungan. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 1,5 tahun penjara. Meski demikian, hakim menegaskan bahwa Dandan, sebagai pejabat publik, seharusnya menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi.
    Setelah menjalani hukuman, Dandan memilih jalur berbeda dengan memasuki dunia bisnis. Ia menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Jaswita Bumi Persada sejak 2020 dan PT Multazam Mulia sejak 2023. Namun, transformasi ini belum sepenuhnya memulihkan citra dirinya di mata masyarakat. Banyak pihak yang tetap mempertanyakan integritasnya, terutama menjelang kontestasi Pilkada 2024.
    Langkah Dandan untuk maju dalam Pilkada ini ditandai dengan pemasangan spanduk di berbagai lokasi strategis di Kota Bandung. Namun, alih-alih mendapatkan dukungan luas, kampanye tersebut justru mengundang kritik. Banyak pihak yang mempertanyakan apakah seorang mantan narapidana kasus korupsi pantas untuk memimpin Kota Bandung.
    Pilkada 2024 menjadi ujian besar bagi Dandan Riza Wardana. Mampukah ia meyakinkan publik bahwa dirinya layak untuk memimpin Kota Bandung? Atau masa lalunya akan terus menjadi penghalang dalam perjalanan politiknya? Satu hal yang pasti, masyarakat Bandung akan memantau setiap langkahnya dengan kritis.***

  • Kritik Mengalir Deras, Mampukah Haru-Dhani Buktikan Kapabilitas?

    BANDUNG, VISTA NUSANTARA — Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung nomor urut 2, Haru Suandharu dan Dhani Wirianata, menghadapi gelombang kritik tajam di tengah kampanye Pilkada 2024. Janji-janji mereka, yang awalnya dianggap sebagai angin segar, kini dipandang oleh banyak pihak sebagai bombastis, tidak realistis, dan minim solusi konkret.  
    Mengusung slogan “Bandung yang Unggul dan Berdaya Saing,” Haru-Dhani menjanjikan berbagai program seperti penyediaan ruang hijau hingga pengembangan transportasi modern. Namun, kritik tajam datang dari publik yang meragukan realisasi program tersebut di tengah keterbatasan anggaran dan lahan.  
    “Janji mereka hanyalah fatamorgana politik. Tidak ada arah yang jelas bagaimana mereka akan mencapainya,” kata seorang pengamat tata kota Bandung.  
    Selain itu, isu realisasi anggaran yang jauh dari ekspektasi, seperti di Baleendah, semakin memunculkan keraguan. Dari janji anggaran Rp150 juta untuk pembangunan jalan akses warga, yang terealisasi hanya Rp15 juta. Hal ini mencerminkan tantangan politik yang sering dihadapi pejabat, yakni kesenjangan antara janji kampanye dan pelaksanaannya.  
    Kemampuan Haru-Dhani dalam mengelola kota sebesar Bandung juga diragukan banyak pihak. Rekam jejak pasangan ini dinilai tidak mencerminkan kesiapan untuk menangani kompleksitas permasalahan perkotaan.  
    “Bandung bukan tempat untuk uji coba kepemimpinan. Jika tidak kompeten, yang menjadi korban adalah rakyat,” ujar seorang akademisi dari Universitas Parahyangan.  
    Janji-janji ambisius Haru-Dhani, seperti perbaikan layanan kesehatan, pendidikan, dan revitalisasi ekonomi, juga menuai pertanyaan. Ketidakjelasan sumber pendanaan menjadi perhatian utama.  
    “Apakah ini berarti pajak akan dinaikkan? Atau mereka hanya bicara tanpa rencana nyata?” tanya seorang tokoh masyarakat Bandung.  
    Dalam kampanyenya, Haru-Dhani banyak menekankan pentingnya keberagaman dan toleransi. Namun, skeptisisme muncul mengenai ketulusan mereka dalam isu sosial ini.  
    “Bandung butuh pemimpin yang benar-benar memahami keragaman, bukan hanya menjual kata-kata manis,” ungkap seorang aktivis sosial.  
    Dengan berbagai kritik yang meliputi minimnya pengalaman, janji yang tidak realistis, dan kebijakan tanpa landasan jelas, banyak pihak mempertanyakan apakah Haru-Dhani benar-benar siap memimpin Bandung.  
    “Jika pasangan ini memimpin, Bandung tidak hanya stagnan, tetapi juga bisa terperosok lebih dalam dalam krisis tata kelola,” kata seorang warga yang prihatin dengan perkembangan Pilkada.  
    Kini, pasangan Haru-Dhani menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa mereka mampu menjawab kritik dan meraih kepercayaan publik. Namun, jika mereka gagal mengatasi keraguan ini, warga Bandung mungkin akan mencari alternatif pemimpin yang lebih kompeten dan kredibel.  
    Pilkada 2024 menjadi momen penting bagi warga Bandung untuk menentukan masa depan kotanya. Apakah mereka akan memberikan kesempatan kepada Haru-Dhani, atau mencari pemimpin lain yang dinilai lebih layak? Jawabannya akan menentukan arah Bandung dalam lima tahun ke depan.***

  • Janji Politik Haru-Dhani, Ambisius, Minim Solusi?

    BANDUNG, VISTA NUSANTARA — Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung nomor urut 2, Haru Suandharu dan Dhani Wirianata, menghadapi gelombang kritik tajam di tengah kampanye Pilkada 2024. Janji-janji mereka, yang awalnya dianggap sebagai angin segar, kini dipandang oleh banyak pihak sebagai bombastis, tidak realistis, dan minim solusi konkret.  
    Mengusung slogan “Bandung yang Unggul dan Berdaya Saing,” Haru-Dhani menjanjikan berbagai program seperti penyediaan ruang hijau hingga pengembangan transportasi modern. Namun, kritik tajam datang dari publik yang meragukan realisasi program tersebut di tengah keterbatasan anggaran dan lahan.  
    “Janji mereka hanyalah fatamorgana politik. Tidak ada arah yang jelas bagaimana mereka akan mencapainya,” kata seorang pengamat tata kota Bandung.  
    Selain itu, isu realisasi anggaran yang jauh dari ekspektasi, seperti di Baleendah, semakin memunculkan keraguan. Dari janji anggaran Rp150 juta untuk pembangunan jalan akses warga, yang terealisasi hanya Rp15 juta. Hal ini mencerminkan tantangan politik yang sering dihadapi pejabat, yakni kesenjangan antara janji kampanye dan pelaksanaannya.  
    Kemampuan Haru-Dhani dalam mengelola kota sebesar Bandung juga diragukan banyak pihak. Rekam jejak pasangan ini dinilai tidak mencerminkan kesiapan untuk menangani kompleksitas permasalahan perkotaan.  
    “Bandung bukan tempat untuk uji coba kepemimpinan. Jika tidak kompeten, yang menjadi korban adalah rakyat,” ujar seorang akademisi dari Universitas Parahyangan.  
    Janji-janji ambisius Haru-Dhani, seperti perbaikan layanan kesehatan, pendidikan, dan revitalisasi ekonomi, juga menuai pertanyaan. Ketidakjelasan sumber pendanaan menjadi perhatian utama.  
    “Apakah ini berarti pajak akan dinaikkan? Atau mereka hanya bicara tanpa rencana nyata?” tanya seorang tokoh masyarakat Bandung.  
    Dalam kampanyenya, Haru-Dhani banyak menekankan pentingnya keberagaman dan toleransi. Namun, skeptisisme muncul mengenai ketulusan mereka dalam isu sosial ini.  
    “Bandung butuh pemimpin yang benar-benar memahami keragaman, bukan hanya menjual kata-kata manis,” ungkap seorang aktivis sosial.  
    Dengan berbagai kritik yang meliputi minimnya pengalaman, janji yang tidak realistis, dan kebijakan tanpa landasan jelas, banyak pihak mempertanyakan apakah Haru-Dhani benar-benar siap memimpin Bandung.  
    “Jika pasangan ini memimpin, Bandung tidak hanya stagnan, tetapi juga bisa terperosok lebih dalam dalam krisis tata kelola,” kata seorang warga yang prihatin dengan perkembangan Pilkada.  
    Kini, pasangan Haru-Dhani menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa mereka mampu menjawab kritik dan meraih kepercayaan publik. Namun, jika mereka gagal mengatasi keraguan ini, warga Bandung mungkin akan mencari alternatif pemimpin yang lebih kompeten dan kredibel.  
    Pilkada 2024 menjadi momen penting bagi warga Bandung untuk menentukan masa depan kotanya. Apakah mereka akan memberikan kesempatan kepada Haru-Dhani, atau mencari pemimpin lain yang dinilai lebih layak? Jawabannya akan menentukan arah Bandung dalam lima tahun ke depan.***

  • Dibayangi Keraguan, Mampukah Haru-Dhani Penuhi Ekspektasi Warga Bandung?

    BANDUNG, VISTA NUSANTARA — Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung 2024, Haru Suandharu dan Dhani Wirianata, yang menduduki nomor urut 2, telah menarik perhatian publik dengan berbagai kontroversi yang menyertai kampanye mereka. Namun, ada sejumlah kesalahan dan kontroversi yang bisa menjadi batu sandungan dalam perjalanan mereka menuju kursi Wali Kota Bandung.
    Salah satu isu yang paling disorot adalah dugaan janji-janji kampanye yang dinilai bombastis namun kurang realistis. Visi mereka untuk “Bandung yang Unggul dan Berdaya Saing” terdengar ambisius, tetapi banyak warga mempertanyakan bagaimana rencana-rencana besar tersebut dapat diwujudkan, terutama dengan situasi ekonomi yang menantang saat ini. Apakah rencana ini hanya sekadar slogan tanpa landasan konkret yang kuat?
    Kritik lain yang dilontarkan publik adalah soal pengalaman dan rekam jejak yang dianggap kurang mumpuni. Beberapa pihak mempertanyakan apakah pasangan ini memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola kota sebesar Bandung. Mampukah mereka menghadapi berbagai tantangan kota, mulai dari transportasi, tata kota, hingga masalah sosial yang kompleks?
    Pasangan ini juga mendapat sorotan terkait kebijakan-kebijakan yang mereka tawarkan. Salah satunya adalah program penataan ruang hijau yang dinilai tidak realistis mengingat keterbatasan lahan di kota Bandung. Selain itu, isu seputar pemenuhan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan juga menjadi sorotan, karena belum jelas bagaimana pasangan ini akan mengatasi kendala yang sudah lama ada, seperti keterbatasan anggaran dan fasilitas.
    Terlebih lagi, sejumlah pihak merasa khawatir atas kemampuan pasangan ini dalam menangani isu-isu sosial seperti keberagaman dan toleransi di masyarakat. Dalam kampanyenya, Haru-Dhani menyampaikan komitmen untuk memupuk toleransi, tetapi banyak warga yang meragukan efektivitasnya, terutama mengingat kompleksitas masalah keberagaman di kota ini.
    Sementara Haru Suandharu dan Dhani Wirianata terus menggalang dukungan, sejumlah pihak merasa skeptis apakah pasangan ini dapat menghindari “dosa besar” lainnya di masa kampanye dan setelahnya. Masyarakat Bandung tampaknya menantikan dengan penuh harap sekaligus kekhawatiran, apakah pasangan nomor urut 2 ini benar-benar mampu memenuhi janji-janjinya atau malah justru terjerat dalam kontroversi yang lebih besar.***

  • Dandan Riza Wardana dan Perjuangannya Menghadapi Masa Lalu Gelap di Pilkada 2024

    BANDUNG, VISTA NUSANTARA — Dandan Riza Wardana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, kini maju sebagai calon Wali Kota dalam Pilkada serentak 2024.


    Meskipun telah memasang spanduk di berbagai lokasi untuk meningkatkan visibilitasnya, catatan negatif terkait kasus pungutan liar (pungli) masih menghantuinya dan bisa memengaruhi dukungan publik. Persaingan dalam pilkada ini akan menjadi tantangan berat baginya untuk membuktikan kredibilitas dan visinya bagi Kota Bandung.

    Namun, pada Januari 2017, ia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Polrestabes Bandung karena diduga menerima suap dari pengusaha melalui bawahannya untuk mempermudah proses perizinan.

    Setelah melalui persidangan, majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung pada 23 Oktober 2017 memvonis Dandan Riza Wardana dengan hukuman penjara selama dua tahun dan denda Rp 50 juta atau subsider satu bulan kurungan.

    Dalam putusannya, hakim Tardi menyatakan bahwa Dandan terbukti bersalah melanggar Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

    Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 1,5 tahun penjara.

    Dandan Riza Wardana, meskipun tidak menikmati hasil suap dan memiliki rekam jejak panjang sebagai PNS, menghadapi konsekuensi hukum yang berat setelah dinyatakan bersalah dalam kasus pungli. Hakim menegaskan bahwa sebagai pejabat publik, dia seharusnya berkomitmen pada upaya pemberantasan korupsi. Bersama lima stafnya, Dandan dijatuhi hukuman satu tahun penjara.

    Setelah menjalani hukuman, Dandan kembali aktif di dunia bisnis dan menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Jaswita Bumi Persada sejak 2020 serta di PT Multazam Mulia sejak 2023. Meskipun kembali ke dunia bisnis, bayang-bayang kasus hukumnya tetap menjadi perhatian publik menjelang Pilkada 2024.***

  • Farhan-Erwin Dikritik Setelah Ucapan Kontroversial di Debat Pilkada Bandung

    BANDUNG, VISTA NUSANTARA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung berhasil menggelar acara debat terakhir dalam rangkaian agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. 
    Rangkaian acara yang di gelar di The Trans Luxury Hotel Bandung, pada Selasa (19/11/2024) pukul 19.00 WIB tersebut di hadiri oleh keempat pasangan calon. Perlu diketahui rangkaian agenda debat tersebut merupakan salah satu sarana edukasi khususnya masyarakat Kota Bandung dalam melihat dan menentukan siapa pemimpin yang tepat untuk menahkodai Kota Bandung 5 tahun kedepan. 
    Agenda debat tersebut terdiri dari enam sesi yang dimana keempat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota beradu pendapat dan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Kota Bandung. 
    Empat sesi sebelumnya rangkaian agenda debat berjalan dengan lancar semua paslon mengutarakan pendapat dan visi misi masing-masing dengan santun dan baik, namun ketika memasuki sesi debat kelima hal yang kurang elok dan cenderung tidak sopan kepada masyarakat sempat di ucapkan oleh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 3 yaitu Farhan-Erwin. 
    Pada debat sesi kelima tersebut, masing-masing paslon mendapat kesempatan untuk bertanya terkait sub tema yang diberikan. Panelis Rosleny Marliani mengambil sub tema melalui fish ball.
    Pasangan Farhan-Erwin mendapatkan giliran untuk bertanya mengenai Pelayanan dan Infrastruktur Kesehatan. Calon Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengajukan pertanyaan kepada ketiga pasangan calon lainnya terkait tema tersebut selama satu menit.
    “Saya masih jadi Ketua RW. Saya melihat UHC ini posisinya mudah, tapi kadang sulit. Saya ingin tahu bagaimana dari paslon untuk bisa lebih memudahkan semua proses ini? Mohon dijawab dengan komprehensif karena ini bagian dari edukasi masyarakat,” tanya Erwin kepada paslon lain. 
    Selanjutnya, setelah ketiga paslon lain menjawab mengenai pertanyaan nya lalu sanggahan pun di berikan Erwin kepada Paslon lain. 
    Ketika menyanggah pernyataan pasangan calon lain soal pembahasan Program UHC, Erwin sempat mengucapkan kata- kata yang sangat tidak sopan untuk di lontarkan oleh seorang calon pemimpin, yang dimana ia mengatakan kata ‘paeh’ kepada masyarakat kata tersebut memiliki arti Mati dalam Bahasa Sunda kasar. 
    “Proses UHC kalau belum sakit parah prosesnya ke puskesmas dulu, baru masuk dinkes untuk validasi. Kalau sudah mau ‘paeh,’ bisa langsung masuk IGD rumah sakit dengan menunjukkan KTP melalui SKTM atau kartu keluarga,” ucap Erwin.
    Namun, perkataan Erwin yang menggunakan kata “Paeh” mendapat sorotan negatif dari pasangan calon lainnya, termasuk pasangannya sendiri, Muhammad Farhan. Hal ini disayangkan karena debat terakhir yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam memilih pemimpin, seharusnya tidak disertai dengan penggunaan kata kasar, apalagi mengingat siaran tersebut disiarkan secara nasional.
    “Mohon maaf, wakil saya terprovokasi sehingga ada kata kasar yang seharusnya tidak diucapkan untuk manusia. Sebaiknya digunakan istilah meninggal dunia,” ujar Farhan ditengah sesi debat.
    Insiden pengucapan kata kasar tersebut mengingatkan kita seharusnya ketika berkeinginan menjadi seorang pemimpin itu harus tetap bijak apalagi berkata-kata di khalayak umum jangan sampai dapat melukai perasaan masyarakat. Selain itu juga menjadi pemimpin yang berfikir jernih itu penting dan tidak mudah terprovokasi.***

  • Debat Terakhir Pilkada Bandung, Kata Kasar Erwin Cederai Momen Penting

    BANDUNG, VISTA NUSANTARA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung berhasil menggelar acara debat terakhir dalam rangkaian agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. 
    Rangkaian acara yang di gelar di The Trans Luxury Hotel Bandung, pada Selasa (19/11/2024) pukul 19.00 WIB tersebut di hadiri oleh keempat pasangan calon. Perlu diketahui rangkaian agenda debat tersebut merupakan salah satu sarana edukasi khususnya masyarakat Kota Bandung dalam melihat dan menentukan siapa pemimpin yang tepat untuk menahkodai Kota Bandung 5 tahun kedepan. 
    Agenda debat tersebut terdiri dari enam sesi yang dimana keempat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota beradu pendapat dan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Kota Bandung. 
    Empat sesi sebelumnya rangkaian agenda debat berjalan dengan lancar semua paslon mengutarakan pendapat dan visi misi masing-masing dengan santun dan baik, namun ketika memasuki sesi debat kelima hal yang kurang elok dan cenderung tidak sopan kepada masyarakat sempat di ucapkan oleh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 3 yaitu Farhan-Erwin. 
    Pada debat sesi kelima tersebut, masing-masing paslon mendapat kesempatan untuk bertanya terkait sub tema yang diberikan. Panelis Rosleny Marliani mengambil sub tema melalui fish ball.
    Pasangan Farhan-Erwin mendapatkan giliran untuk bertanya mengenai Pelayanan dan Infrastruktur Kesehatan. Calon Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengajukan pertanyaan kepada ketiga pasangan calon lainnya terkait tema tersebut selama satu menit.
    “Saya masih jadi Ketua RW. Saya melihat UHC ini posisinya mudah, tapi kadang sulit. Saya ingin tahu bagaimana dari paslon untuk bisa lebih memudahkan semua proses ini? Mohon dijawab dengan komprehensif karena ini bagian dari edukasi masyarakat,” tanya Erwin kepada paslon lain. 
    Selanjutnya, setelah ketiga paslon lain menjawab mengenai pertanyaan nya lalu sanggahan pun di berikan Erwin kepada Paslon lain. 
    Ketika menyanggah pernyataan pasangan calon lain soal pembahasan Program UHC, Erwin sempat mengucapkan kata- kata yang sangat tidak sopan untuk di lontarkan oleh seorang calon pemimpin, yang dimana ia mengatakan kata ‘paeh’ kepada masyarakat kata tersebut memiliki arti Mati dalam Bahasa Sunda kasar. 
    “Proses UHC kalau belum sakit parah prosesnya ke puskesmas dulu, baru masuk dinkes untuk validasi. Kalau sudah mau ‘paeh,’ bisa langsung masuk IGD rumah sakit dengan menunjukkan KTP melalui SKTM atau kartu keluarga,” ucap Erwin.
    Namun, perkataan Erwin yang menggunakan kata “Paeh” mendapat sorotan negatif dari pasangan calon lainnya, termasuk pasangannya sendiri, Muhammad Farhan. Hal ini disayangkan karena debat terakhir yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam memilih pemimpin, seharusnya tidak disertai dengan penggunaan kata kasar, apalagi mengingat siaran tersebut disiarkan secara nasional.
    “Mohon maaf, wakil saya terprovokasi sehingga ada kata kasar yang seharusnya tidak diucapkan untuk manusia. Sebaiknya digunakan istilah meninggal dunia,” ujar Farhan ditengah sesi debat.
    Insiden pengucapan kata kasar tersebut mengingatkan kita seharusnya ketika berkeinginan menjadi seorang pemimpin itu harus tetap bijak apalagi berkata-kata di khalayak umum jangan sampai dapat melukai perasaan masyarakat. Selain itu juga menjadi pemimpin yang berfikir jernih itu penting dan tidak mudah terprovokasi.***
?>