Blog

    Jawa Barat, VN – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar di gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (23/4/2024).

Pada rapat paripurna kali ini, terdapat dua agenda rapat. Pertama, yakni tentang Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Partai Demokrat.

Agenda rapat pertama dilaksanakan berdasarkan surat dari Fraksi Partai Demokrat kepada Ketua DPRD Jabar yang menugaskan Andi Zabidi menjadi anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) DPRD Jabar menggantikan Dede Chandra Sasmita.

“Perubahan tersebut ditetapkan pada rapat paripurna kali ini,” ucap Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat.

Sedangkan agenda rapat kedua, yakni Penyampaian Pendapat Gubernur Jawa Barat terhadap Tiga Rancangan Perda Prakarsa DPRD Jabar.

Bey Machmudin menyampaikan bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar yang telah dilaksanakan pada 19 April 2024, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jabar telah menyampaikan Ranperda Prakarsa.

Pertama, yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelindungan Konsumen.

Kedua, Ranperda tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Ketiga, Ranperda tentang Tata Kelola Penelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan, dan Teknologi Jawa Barat.

“Ketiga ranperda prakarsa dimaksud tak lain adalah untuk pelindungan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat,” ucap Bey Machmudin.

Terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Bey menuturkan bahwa konsepsi dasar dalam penyusunan ranperda ini pada hakikatnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Bey, dalam pelaksanaannya memerlukan penguatan peran pemda provinsi yang tentunya harus sesuai dengan kewenangan daerah provinsi.

Maka rumusan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelindungan Konsumen diarahkan agar dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen serta pengaturan hak dan kewajiban pelaku usaha barang dan penyedia jasa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sehingga adanya urgensi dan dorongan untuk membentuk Perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (PBPKN) Provinsi, Bey berpandangan harus selaras dengan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 1999.

“Namun di sisi lain akan beririsan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar pada Bidang Perlindungan Konsumen serta tugas pokok dan fungsi BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen),” kata Bey.

Dengan begitu pengenaan sanksi dalam ranperda tidak boleh bertentangan dengan sanksi yang sudah diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 dan perda hanya dapat mengatur sanksi terhadap pelanggaran yang belum diatur dalam undang-undang.

Terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Bey berujar bahwa kekhususan pemenuhan hak asasi manusia penyandang disabilitas menjadi perhatian utama untuk menjamin melaksanakan kehidupannya tanpa adanya diskriminasi.

“Sehingga negara wajib hadir untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dengan sangat baik,” ucapnya.

Seiring berjalannya waktu, sambung Bey, Perda No 7 Tahun 2013 perlu diganti untuk diharmonisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu menanggapi berbagai permasalahan kehidupan penyandang disabilitas di Jabar.

Dalam hal pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, sebagian telah diejawantahkan dalam beberapa perda lainnya, seperti perda mengenai penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan perlindungan anak, perhubungan, kepariwisataan, dan ketenagakerjaan.

Sehingga untuk ranperda ini, Bey menegaskan perlunya peran dan tanggung jawab pemda untuk menyediakan griya/panti sebagai tempat penampungan sementara dan diberikan berbagai fasilitas bagi penyandang disabiltas sampai mereka mampu mandiri.

“Pengenaan sanksi bagi keluarga penyandang disabilitas yang melakukan penelantaran kepada anggota keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas, kiranya perlu untuk dipertimbangkan,” kata Bey.

“Juga peran serta masyarakat pada penyelenggaraan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” sambungnya.

Diselaraskan

Terakhir, terkait Ranperda tentang Tata Kelola Penelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan,dan Teknologi Jawa Barat, Penjabat Gubernur Jabar mengusulkan untuk dapat diselaraskan kembali menjadi Penyelenggaraan Sistem IImu Pengetahuan dan Teknologi.

“Argumentasi dasar kami untuk dimohonkannya penyelarasan kembali atas judul ranperda menjadi Penyelenggaraan Sistem llmu Pengetahuan dan Teknologi, terletak pada keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dibatasi oleh locus atau wilayah, namun arah dan pelaksanaan kebijakannya yang dapat dibatasi oleh kewenangan daerah,” tuturnya.

Maka sesuai dengan amanat UU No 11 Tahun 2019 mewajibkan pemda mengembangkan invensi dan inovasi sehingga substansi pokok dalam ranperda dapat dilakukan pengembangan dan penyelarasan dalam hal pemda untuk bersinergi dalam memfasilitasi pengembangan inkubasi teknologi, kemitraan industri hingga pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah.

“Oleh karena itu, selayaknya arah ranperda adalah harmonisasi kebijakan dan strategi provinsi pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kearifan lokal, termasuk pembinaan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujar Bey Machmudin. (h.jbr)

    Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin berharap Kabupaten Sumedang bisa kembali menjadi ‘Paradijs van Java’ atau surga dari Jawa yang dulu sempat melekat pada daerah ini.

Hal itu disampaikan Bey saat memberikan sambutan pada rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Hari Jadi ke – 446 Kabupaten Sumedang, Senin (22/4/2024).

“Selamat Ulang Tahun yang ke-446 untuk Kabupaten Sumedang semoga dalam perjalanan ke depan, semangat kebersamaan dan kerja keras kita dapat membawa Sumedang kembali menjadi ‘Paradijs van Java,” ucap Bey.

Bukti yang menggambarkan bahwa Sumedang seperti surga ditemukan dalam sebuah buku berjudul ‘Het Paradijs van Java’ yang ditulis seorang penulis ternama asal Belanda bernama Wijnand Kerkhoff.

Buku tersebut, merupakan satu-satunya tulisan yang memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya potensi wisata ekologi dan budaya Kabupaten Sumedang di masa lalu.

Bey mengatakan, julukan Paradijs van Java sebenarnya masih relevan disandang Sumedang. Menurutnya kabupaten yang terbentuk pada 22 April 1578 kaya sumber alam yang indah dan budaya yang kental ditengah era modern saat ini.

“Saya yakin dengan sinergi dari semua pihak Sumedang bisa Sumedang akan menjadi daerah terbaik dengan julukan Paradijs van Java-nya,” ujarnya.

Pemda Provinsi Jabar, kata Bey, akan terus mendukung kemajuan Sumedang. Berbagai program pembangunan di Kabupaten Sumedang akan terus dijalankan, seperti peningkatan infrastruktur, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi kerakyatan.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentu akan terus berkomitmen untuk mendukung kemajuan Kabupaten Sumedang,” katanya.

Rapat paripurna istimewa ini merupakan puncak peringatan Hari Jadi ke – 446 Kabupaten Sumedang setelah berbagai acara digelar sejak beberapa hari lalu.

Peringatan hari jadi tahun ini mengusung tema ‘Sabilulungan Rempug Jukung Sauyunan dina Ngawujudkeun Sumedang Beyond Sehati.

“Semoga tidak hanya sekadar menjadi slogan, tetapi juga menjadi pijakan bagi setiap langkah yang diambil untuk membangun Sumedang yang lebih baik,” harap Bey. (h.jbr)

    Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJPD 2025 – 2045 merupakan fase kritis dan jadi pertaruhan Jabar karena ada bonus demografi.

“Tekad kita sebagaimana visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045, Jabar menjadi provinsi termaju, tentu harus berkorelasi, harus bersinergi dengan skenario nasional yang sudah didesain,” ujar Herman Suryatman pada acara Musrenbang 2024, di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin (22/4/2024).

Musrenbang tahun ini juga spesial karena dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Abdullah Azwar Anas.

Herman mengatakan, Pemdaprov Jabar akan menjadi yang terdepan dalam perencanaan pembangunan, sampai tahap berikutnya yakni pengorganisasian, eksekusi, sampai monitoring dan evaluasi.

“Starting pointnya adalah perencanaan pembangunan, karena itu kita harus sukses berencana, berarti kita merencanakan untuk sukses,” cetus Herman.

Herman mengatakan Pemdaprov Jabar saat ini diminta Menteri PAN RB untuk menjadi role model dalam menjalankan reformasi birokrasi.

“Faktanya reformasi birokrasi Jabar adalah salah satu yang terbaik di tingkat nasional, ini tentu harus kita jaga, harus kita pertahankan dan paling substansial adalah bagaimana berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.

“Bukan hanya indeksnya saja yang tinggi, yang paling penting reformasi birokrasi ini memberi efek berdampak pada peningkatan kesejahteraan, salah satunya mengurangi pengangguran,” tambahnya.

Menurutnya, angka pengangguran Jabar saat ini 7,4 persen dan Indeks Ratio Gini di angka 0,42 persen. Herman berharap angka tersebut dapat diturunkan.

“Harapannya kita bisa turunkan secara signifikan, kita akan turunkan sehingga Jawa Barat menjadi provinsi termaju,” tutupnya. (h,jbr)

    Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melepas Bandung bjb Tandamata untuk berkompetisi pada Proliga 2024 di Menara bjb Naripan, Kota Bandung, Minggu (21/4/2024).

Dalam sambutannya, Bey menuturkan bahwa prestasi Bandung bjb Tandamata akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Jabar.

“Prestasi mereka luar biasa, dan semangat juang yang tidak kenal lelah telah membawa nama baik Provinsi Jawa Barat di kancah nasional,” kata Bey.

Bandung bjb Tandamata sudah berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan dengan meraih gelar juara Proliga dua tahun berturut-turut yakni pada 2022 dan 2023. Bey berharap Bandung bjb Tandamata dapat mempertahankan gelar juara dan menorehkan hattrick.

“Prestasi itu merupakan bukti kerja keras mereka, dedikasi, dan sportivitas dari pemain, pelatih dari tim bjb Tandamata,” ucap Bey.

Bey menilai kompetisi Proliga sebagai ajang penting untuk Bandung bjb Tandamata memperkuat solidaritas, semangat berkompetisi, dan kesempatan untuk para atlet mengejar mimpi menjadi juara

“Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota tim, pelatih, dan staf pendukung yang telah bekerja keras untuk mencapai tingkat prestasi ini,” tuturnya.

Bey optimistis, dengan menjaga kekompakan, berlatih sungguh-sungguh, dan menjaga kondisi tubuh, Bandung bjb Tandamata akan meraih hasil maksimal pada tahun ini.

“Pesan saya jaga sportivitas, kehormatan dengan semangat pantang menyerah dan motivasi yang tinggi, semoga tim bola voli bjb Tandamata dapat meraih kemenangan dalam kejuaraan Proliga tahun ini,” ucapnya.

“Olahraga bersama dan tentunya harus solid dan bersatu, jaga kekompakan yang kuat di lapangan lebih kompak lagi dan kekompakan ini harus tetap dijaga,” imbuhnya. (sumber:h.jbr)

    Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melantik Pj Wali Kota Bogor, Pj Bupati Ciamis, dan Pj Bupati Sumedang di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (20/4/2024).

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jabar Hery Antasari menjadi Pj Wali Kota Bogor, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Pemdaprov Jabar Engkus Sutisna menjadi Pj Bupati Ciamis, dan Plh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Yuda Ramli menjadi Pj Bupati Sumedang.

Bey mengingatkan pentingnya integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Kepemimpinan harus didasarkan prinsip moral yang tinggi.

“Kita harus berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan penuh dedikasi dan tanpa pamrih serta menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Bey.

Selain itu, dalam menjalankan roda pemerintahan, ia mengingatkan efisiensi dan efektivitas menjadi pedoman utama dalam memimpin.

“Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Setiap keputusan yang diambil pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Bey meminta kepada penjabat yang baru dilantik agar mendengarkan keluhan dan masukan dari masyarakat selama 24 jam sehari.

“Saya meminta kepada penjabat yang baru dilantik agar sering ke lapangan untuk mendengarkan keluhan dan masukan dari masyarakat serta membuka pintu komunikasi selama 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu untuk berkomunikasi dengan masyarakat,” sebut Bey.

Ia mengingatkan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap keputusan yang dibuat.

“Kita adalah pelayan masyarakat. Tugas kita memastikan suara dan kebutuhan masyarakat selalu didengar dan diprioritaskan,” tambahnya.

Ia berharap amanah yang telah diberikan kepada penjabat yang dilantik akan membawa kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik untuk masyarakat.

“Harapan besar masyarakat tentunya tertumpu kepada Saudara sebagai pemimpin daerah,” tutup Bey. *sumber:h.jbr)