Vista Nusantara

?>

Kategori: Jawa Barat

  • Pj. Bupati Garut Sampaikan Nota LKPJ Tahun Anggaran 2023

        Jawa Barat, VN – Penjabat Bupati Garut Barnas Adjidin menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut dalam rangka Penyampaian Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (25/3/2024).

    Barnas menyampaikan mengenai pencapaian prioritas pembangunan daerah dan realisasi indikator makro pembangunan Kabupaten Garut selama tahun 2023, sesuai dengan tema pembangunan tahun 2023 yaitu “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”.
    Beberapa capaian yang termasuk ke dalam 8 prioritas pembangunan daerah tahun 2023, yaitu terkait dengan penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
    “Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja yang didukung oleh 10 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 29,38 miliar, dan terealisasi sebesar Rp. 28,04 miliar atau 95,45 persen,” ucap Barnas.
    Ia juga menerangkan, peningkatan dukungan kehidupan beragama, bidang gotong royong, ketentraman, ketertiban, politik, dan demokrasi yang didukung oleh 22 program dengan anggaran sebesar Rp. 110,82 miliar telah terealisasi sebesar Rp. 110,06 miliar atau 99,31 persen.
    Tak hanya itu, Barnas menyampaikan mengenai peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, serta pemuda dan olahraga yang didukung oleh 15 program dengan dukungan anggaran sebesar 1,01 triliun rupiah lebih, telah terealisasi sebesar Rp. 990,88 miliar atau 97,88 persen. (sumber:h.prov.jbr)

  • Pj Bupati Bogor Sampaikan Laporan Keuangan Tahun 2023 kepada BPK

    Kab. Bogor, NV – Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor tahun 2023 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), di kantor perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (25/3/2024).

    Asmawa menjelaskan, agenda hari ini yakni penyerahan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2023 yang belum diaudit atau unaudited. Berikutnya laporan tersebut akan diperiksa oleh tim pemeriksa dari BPK RI perwakilan Jawa Barat.
    “Rencananya besok tim pemeriksa dari BPK RI akan segera ke Kabupaten Bogor karena sudah ada surat perintahnya, kurang lebih selama 30 hari ke depan akan dilakukan pemeriksaan secara terinci atas LKPD Kabupaten Bogor tahun 2023,” katanya.
    Asmawa menambahkan, hasil pemeriksaan nanti akan menentukan opini kita seperti apa. Ia berharap, dengan segala langkah-langkah yang sudah dilakukan, Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Bogor bisa merebut kembali opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun ini.
    Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat Sudarminto Eko Putra mengungkapkan, tujuan dibuatnya LKPD tersebut untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan yang baik, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.
    “Tujuan pemeriksaan laporan keuangan diantaranya menilai kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), juga efektivitas Satuan Pengawas Intern (SPI). Kemudian menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan hingga menilai kecukupan pengungkapan,” ucapnya.
    Ia menerangkan, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah merupakan pemeriksaan mandatori oleh BPK sesuai dengan amanat UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan akan diterbitkan setelah pemeriksaan terinci selesai dilaksanakan.
    Turut mendampingi Pj Bupati Bogor, Inspektur Kabupaten Bogor dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). (sumber:h.prov,jbr)

  • Kunjungi Subang, Menteri PPPA Resmikan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Subang, sekaligus meresmikan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di PT Evoluzione Tyres, Selasa (19/3/2024).

    Menteri PPPA mengapresiasi pembentukkan dan Peresmian Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan pekerja di Indonesia.
    Tidak hanya melakukan penerimaan pengaduan dan pendampingan, RP3 diharapkan dapat menjadi upaya kolaboratif dalam mencegah kekerasan terhadap pekerja perempuan.
    Dalam kunjungannya, Bintang Puspayoga ingin mendengar langsung aspirasi dari masyarakat khususnya terkait perlindungan perempuan dan anak.
    “Apa yang menjadi harapan bapak ibu, akan kami dengarkan dan akan kami komunikasikan antar kementerian dan lembaga,” tuturnya.
    Penjabat (Pj.) Bupati Subang Imran turut hadir dalam kunjungan tersebut. Imran menuturkan, pihaknya menaruh perhatian pada kasus bullying yang marak terjadi di dunia pendidikan.
    Dirinya menggarisbawahi bahwa Subang telah memiliki Peraturan Bupati yang jelas terkait dengan perlindungan anak dan tak segan-segan menindak pelaku kekerasan di lingkungan sekolah.
    Hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Siska Gerfianti, mendampingi kunjungan Menteri PPPA melanjutkan kunjungannya ke Sekretariat Serikat PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) Subang, Desa Sirap, Kecamatan Tanjungsiang.
    Pada kesempatan tersebut, Bintang mengapresiasi kiprah PEKKA yang mampu memberdayakan perempuan dan mandiri dalam kegiatannya.
    Di akhir kunjungan, Menteri PPPA menyerahan bantuan bagi anak anak dan perempuan terdampak bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu di beberapa Kecamatan di Kabupaten Subang.
    Penyerahan bantuan disaksikan pula oleh Asisten Daerah I Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, serta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. (sumber:h.prov.jbr)

  • Sekda Kabupaten Garut Ajak ASN Lindungi Pekerja Rentan

    Kab. Garur, VN – Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Garut untuk mendukung program 1 ASN 1 Pekerja Rentan yang diinisiasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

    Hal tersebut disampaikan dalam sesi wawancara seusai membuka acara Sosialisasi Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pekerja Rentan dan Program 1 ASN 1 Pekerja Rentan kepada Para Camat, di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jumat (22/3/2024).
    Menurut Nurdin, program ini adalah kegiatan positif yang harus dilakukan dengan optimal. Ia mengajak jajaran Pemdakab Bogor untuk mendukung program ini dengan baik.
    “Saya kira ini sangat positif dan harus kita sikapi, dan barusan saya memerintahkan agar para camat juga melakukan hal yang sama, agar ini dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti ada kepastian katakanlah cover dari para pekerja rentan tadi,” ujar Nurdin
    Nurdin menyatakan pentingnya partisipasi ASN dalam menyukseskan program ini. Kerjasama antara Pemdakab Garut dan BPJS Ketenagakerjaan telah terjalin dengan baik.
    “Dikandung maksud supaya mereka ada kepastian ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebut saja ketika meninggal dalam bekerja,” ujar Nurdin Yana.
    Lebih jauh, Nurdin mencontohkan nelayan yang terkena kecelekaan kerja, tentu akan mendapatkan perlindungan atas kejadian yang mereka alami.
    Nurdin menegaskan, komitmen Pemdakab Garut untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan.
    Program ini didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang mewajibkan kepala daerah memberikan jaminan kepada pekerja di daerah masing-masing.
    Nurdin juga mengungkapkan, biaya program ini terjangkau, hanya sekitar Rp16.500 per bulan sudah cukup untuk memberikan jaminan kecelakaan dan kematian bagi pekerja rentan peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    “Harapannya mudah-mudahan kalau ketika ini berjalan, maka setidaknya ada kepastian jaminan dari masyarakat pekerja rentan kita,” tandasnya. (sumber:h.prov.jbr)

  • Bey Machmudin Pimpin Apel Siaga Bencana pada Pemilu

        Penjabat Gubernur Bey Machmudin memimpin apel Kesiapsiagaan Bencana pada Pemilu 2024 di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (2/2/2024). Dalam amanatnya, sekali lagi, Bey menekankan semua stakeholders harus mengantisipasi bencana akibat cuaca ekstrem yang dapat mengganggu kelancaran pemilu.

    Bencana banjir atau longsor yang memang rawan di berbagai daerah Jabar, berpotensi menghambat distribusi logistik sampai ke pelosok, surat suara setelah hari pencoblosan 14 Februari 2024, atau menghambat pencobosan karena tempat pemungutan suara (TPS) terendam banjir misalnya.
    “Kita tahu bahwa Jabar provinsi rawan bencana, dan juga berdasarkan informasi dari BMKG puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Februari hingga Maret 2024,” ujar Bey Machmudin.
    Bey mengingatkan, Jabar provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak yakni 35,7 juta pemilih, dan akan tersebar di 140.457 TPS. Sehingga jika pemilu di Jabar terganggu bencana, maka akan berdampak signifikan pada kelancaran pemilu secara keseluruhan.
    “Peningkatan kesiapsiagaan oleh semua pihak perlu dilakukan, mitigasi terhadap kemungkinan adanya bencana pada saat pelaksanaan pemilu,” katanya.
    “Pemerintah, dalam hal ini adalah TNI/Polri. Masyarakat, dunia usaha, media dan juga perguruan tinggi (akademisi),” sebutnya.
    Bey meminta KPU sebagai penyelenggara pemilu perlu memetakan TPS di lokasi rawan bencana. “Tadi saya sampaikan kepada perwakilan KPU, mohon agar para anggota KPPS yang ada di TPS diberikan kewenangan seandainya terjadi bencana untuk melakukan tindakan – tindakan yang harus diambil,” katanya.
    “Jadi tidak perlu menunggu lama – lama lagi untuk mengambil tindakan yang perlu dilakukan,” tambahnya.
    Bey memiliki catatan Kabupaten Bogor paling rawan bencana di Jabar, tapi kewaspadaan harus dilakukan di demua daerah tanpa terkecuali. Saat ini 1.800 personel BPBD telah siaga di setiap kecamatan dibantu TNI, Polri dan para relawan.
    Terkait dengan kesehatan petugas KPPS, belajar dari pemilu 2019, Bey mengatakan Dinas Kesehatan Jabar telah berkoordinasi dengan puskesmas di kabupaten dan kota. “Jadi pada saat pemilu petugas puskesmas harus siap siaga, seharusnya siap siaga nanti kami minta koordinasi lagi,” katanya.
    Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Jabar Dani Ramdan mengatakan apel besar merupakan inisiasi BPBD guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang aman dari bencana. Sebelumnya BPBD telah melaksanakan pelatihan gabungan meningkatkan skill competition antara BPBD dan para relawan se – Jabar.
    Dani menyebut ada dua momen krusial saat pemilu. “Khususnya pemungutan suara dan rekapitulasi suara,” pungkasnya. (H.JBR)

  • Terima LHP Kinerja dan Kepatuhan dari BPK, Bey: Dasar Tingkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah

        Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kantor BPK Jabar, Rabu (31/1/2024).

    “Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK yang telah menyerahkan LHP Kinerja dan Kepatuhan yang telah dilaksanakan pada awal November 2023,” kata Bey.
    Bey menuturkan, pihaknya akan mengevaluasi dan melakukan perbaikan sekaligus peningkatan dalam beberapa aspek. Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemda Provinsi Jabar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.
    “Kami akan mengevaluasi lebih lanjut, untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan dan kami berkomitmen untuk menjaga transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi,” tutur Bey.
    Berdasarkan LHP Kinerja dan Kepatuhan dari BPK, Bey akan mengevaluasi secara objektif pencapaian terhadap kinerja dan kepatuhan dan menemukan ruang-ruang perbaikan.
    “Ini dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik, efisien dan transparan di masa yang akan datang,” ucapnya.
    Bey mengatakan, BPK memiliki peran penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah sekaligus memastikan sumber daya publik dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku.
    “Penting bagi kami untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dengan BPK untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ucap Bey. (H.JBR)
?>